Dengan begitu kata Zondri, proses pembangunan akan berjalan dengan baik dan merata di daerah tersebut. Selain itu citra pemerintahan yang bersih akan terwujud. ‘’Tapi tetap proses penegakan hukum terus berjalan,’’ sebutnya.
Sementara itu, lambatnya serapan anggaran di daerah akibat banyaknya pejabat yang takut ditersangkakan akibat salah mengambil kebijakan, Zondri menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terjadi lagi. Sebab pejabat pemerintahan daerah dapat melakukan konsultasi pengambilan kebijakan lebih dulu apabila ditakutkan hal tersebut terjadi.
‘’Kan sudah ada Tim Pengamanan Pengawalan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D). Kami membuka ruang diskusi untuk itu. Jadi tidak boleh lagi alasan takut ditersangkakan, sehingga berakibat terhadap pembangunan,’’ tegasnya.
Yang terpenting katanya, segala sesuatunya harus diniatkan dengan baik. Tidak boleh ada kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi, segala sesuatunya harus atas dasar kepentingan masyarakat. ‘’Jadi kita lihat ini kebijakan yang bagaimana?. Kalau dari awal baik, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal tidak baik dan merugikan keuangan negara ya akan kita selidiki,’’ tegasnya.(dik)
