Pj Bupati juga mempersilahkan proses berlanjut jika salah satu pejabat atau pegawai yang dilaporkan mendukung salah satu pasangan ke Panwaslu. Karena bagaimanapun pihaknya tidak bisa mengintervensi Panwaslu selaku pihak yang memproses laporan tentang adanya indikasi pelanggaran. “Saya tidak pernah mencampuri Panwaslu. Jika memang adanya laporan PNS yang tidak netral, silakan ditindak sesuai aturan,” katanya.

Karena bagaimanapun pemerintah tetap bertanggung jawab dalam suksesnya Pilkada Kepulauan Meranti nantinya. Pemerintah juga wajib mengajak dan menyosialisasikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. “Kita berharap seluruh masyarakat di Kepulauan Meranti tanpa terkecuali dapat memanfaatkan hal politiknya pada 9 Desember nanti,” harap Pj Bupati.

Panwaslu Kepulauan Meranti sendiri hingga kini belum menerima tentang adanya PNS yang mendukung salah satu pasangan calon. Namun jika benar adanya pihak Panwaslu siap menindak lanjutinya.

“Hingga kini belum ada laporannya. Namun jika ada silakan saja. Kita siap memproses sesuai ketentuan,” kata Ketua Panwaslu Hanafi, Senin (23/11) usai menerima kunjungan Pj Bupati, Edy Kusdarwanto. Hadir juga menerima Pj Bupati di kantor Panwaslu jalan Banglas Selatpanjang, Komisioner Panwaslu Syaferdi dan Katmuji.

”Yang jelas hingga kini belum ada tindak pidana pemilu yang kita tangani. Namun yang dilaporkan ada sebanyak empat kasus dan satu temuan. Semuanya tidak memenuhi unsur. Makanya belum merupakan tindak pidana pemilu,” terangnya.

Hanafi menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Walaupun sebenarnya tidak memenuhi unsur, namun pihaknya tidak pernah melarang siapapun melaporkan jika menemukan indikasi terjadinya tindak pidana pemilu ke Panwaslu Kepulauan Meranti. Karena menurutnya ketegasan menjadi kunci dalam melaksanakan pengawasan. Sehingga Pilkada bisa berjalan lancar dan aman.(adv/mal)