“Kalau ada yang keberatan sudah menandatangani Pakta integritas ini, bisa maju ke depan dan mencoret kembali tandatangannya sebagai bentuk membatalkan Pakta integritas tersebut. Ini adalah toleransi terakhir saya, kalau terjadi sesuatu tanggung risiko masing-masing,” tegas Pj Bupati usai penandatanganan Pakta integritas tersebut di hadapan seluruh Kepala SKPD yang hadir.
Pakta integritas tersebut dilakukan oleh Pemkab Meranti karena ada yang belum yakin bahwa Pemkab Meranti akan bersikap netral dalam Pilkada nantinya. Oleh sebab itulah dengan dilakukannya Pakta integritas tersebut sebagai bentuk Pemkab Meranti benar-benar serius dalam menyatakan bahwa akan bersikap netral dalam Pilkada.
Oleh karenanya nantinya bagi masing-masing Kepala SKPD dapat menjamin netralitas bagi setiap pegawai di bawahnya. Sehingga secara keseluruhan seluruh PNS di lingkungan Pemkab Meranti benar-benar bersikap netral.
“Tugas saya menjaga netralitas PNS. Kepala SKPD diminta agar dapat menjaga netralitas, dengan berbagai kegiatan didalam SKPD itu sendiri tidak ada yang mendukung salah satu pasangan calon,” pintanya.
Pj Bupati juga mengharapkan agar penandatanganan Pakta integritas itu tidak hanya di atas kertas saja. Tapi benar-benar secara komitmen dijalankan oleh seluruh Kepala SKPD. Jika ditemukan adanya Kepala SKPD atau PNS yang tidak netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon, maka Pj Bupati menyerahkan sepenuhnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bahkan Pj meminta dengan tegas agar PNS tersebut bisa ditindak tegas sesuai aturan.
“Kalau memang terdapat ada PNS yang tidak netral, maka silahkan tanggung sendiri akibatnya,” tegas Edy lagi. Upaya lain juga ditempuh oleh Pj Bupati Kepulauan Meranti agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan lancar yakni dengan meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pj Bupati juga memastikan dalam pelaksanaan Pilkada tidak menukan masalah dan bisa terus dilanjutkan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
