"Karena Dumai pintu masuknya negara tetangga Malaysia dan penyumbang terbesar di Riau untuk APBN serta kawasan industri, kami berharap Gubri mempunyai perhatian khusus untuk perbaikan jalan-jalan menuju kawasan industri yang merupakan jalan provinsi," ujar Wali Kota Dumai H Paisal.
Tidak minta lebih, ujar Paisal, namun tolong perhatikan sejumlah fasilitas milik provinsi yang ada di Kota Dumai ini. Terutama permasalahan jalan yang saat ini merupakan fasilitas dasar dalam pembangunan. "Kami juga berharap Pemerintah Provinsi Riau juga memfasilitasi Pemko Dumai dalam upaya mendapatkan hak yang seharusnya didapat lebih dari pemerintah pusat seperti dana bagi hasil (DBH) maupun pembangunan dan perbaikan fasilitas jalan nasional yang ada di Kota Dumai yang sebagian besar juga banyak dilalui kendaraan-kendaraan besar milik perusahaan yang ada di Dumai ini," pungkas Paisal.
Diberitakan sebelumnya realisasi pendapatan negara tahun 2021 yang mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2021 atau 114,9 persen dari target. Ternyata dari Rp2.002,1 triliun tersebut kota Dumai menyumbang lebih dari Rp13 triliun. Sumber capaian pajak penerimaan negara tersebut berasal dari KPPBC TMP B Dumai, dari target yang ditetapkan sekitar Rp159 miliar, berhasil tercapai sekitar Rp11,8 triliun atau secara persentase 7.428,61 persen.
Capaian yang begitu signifikan tersebut berasal dari bea keluar atau ekspor dari crude palm oil (CPO) yang mengalami kenaikan selama 2021, yang mana dari bea keluar CPO ini menyumbang sekitar Rp11,7 triliun. Selanjutnya, untuk capaian pendapatan dari target yang diberikan Rp1,1 triliun bisa dicapai sekitar Rp1,2 triliun atau 107,27 persen. Sementara target pelelangan yang diberikan negara kepada KPKNL sebesar Rp66 miliar hanya terealisasi Rp63,5 miliar atau 95,76 persen dari target yang diberikan.
Meranti seperti Anak Tiri
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM merasa sedih jika membayangkan apa yang telah disalurkan Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Syamsuar kepada derah yang dipimpinnya. Genap tiga tahun Syamsuar sebagai Gubri, Kepulauan Meranti bagaikan anak tiri jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Padahal, kata Adil, jika menilik dari kondisi Kepulauan Meranti cukup jauh tertinggal. Bahkan masuk sebagai kabupaten termiskin di Riau."Kita masuk sebagai kabupeten termiskin di Provinsi Riau. Angka terakhir naik menjadi 25,28 persen. Sama halnya tingkat capaian standar pendidikan di Riau. Kita paling rendah. Padahal di Riau ini atas bawah minyak," ungkapnya.
Makanya ia mengaku kecewa dengan Pemprov Riau sebagai daerah penghasil di Indonesia. Padahal menurutnya, Meranti harusnya menjadi skala prioritas oleh Pemprov Riau dengan sejumlah indikator yang ia beberkan tersebut.
"Seharusnya dalam pembagian APBD Riau, porsi harus lebih untuk Meranti. Hal itu wajar, karena Meranti memang sangat memerlukan dukungan untuk membangun infrastruktur dan juga ekonomi masyarakatnya yang masih jauh tertinggal sebagai daerah terluar," tegasnya.
Dari data yang dimpun Riau Pos, Bankeu yang disalurkan Pemprov Riau sejak Syamsuar duduk sebagai Gubri, cukup memperihatinkan, atau paling rendah dari 11 kabupaten/kota lain di Riau. Pada tahun anggaran 2022 saja, Bankeu Meranti hanya sebesar Rp3,8 milliar, setelah Kabupaten Pelalawan Rp8,08 milliar.
Sementara porsi Bankeu tertinggi akan disalurkan kepada Kabupaten Kuansing Rp30,1 milliar, tertinggi kedua akan diberikan kepada Kabupaten Kampar Rp26 milliar, setelah itu Rohul Rp20,1 milliar. Sedangkan sebelebihnya mendapatkan porsi belasan milliar rupiah.(sol/mx12/rpg/wir/ted)
