"Tapi tentunya harus diseimbangkan dengan program-program lain menunjang pertumbuhan ekonomi. Seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antardaerah," sebutnya.
Di bidang pendidikan, Chaidir menilai beberapa waktu belakangan ini cukup stagnan. Hal tersebut disinyalir akibat adanya kesalahan dalam menempatkan personel, hingga akhirnya terjadi mutasi jabatan beberapa waktu lalu.
"Bahkan kepala dinasnya didemosi jadi eselon III, artinya untuk jabatan strategis seperti dinas pendidikan itu harusnya lebih selektif untuk penempatan posisi kepala dinasnya," katanya.
Dengan sisa waktu yang tersedia hingga akhir masa jabatan Syamsuar-Edy, pihaknya menyarankan agar pasangan Syamsuar-Edy tidak segan untuk mengajak beberapa stakeholders untuk menampung masukan bagaimana Riau lebih baik ke depannya.
"Jadi para stakeholders mulai dari akademisi, para tokoh masyarakat, politisi termasuk media harus sering diajak duduk bersama. Karena waktu sudah mepet, jangan dipikirkan masalah itu sendiri, nanti malah justru lebih berat. Jadi, ajak orang bersama-sama untuk memikirkannya," ujarnya.
Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abubakar, juga menyampaikan pandangannya terkait tiga tahun kepemimpinan Syamsuar-Edy. "Banyak hal yang sudah beliau berdua lakukan. Dalam kondisi di era persoalan pandemi yang pertama, semua pekerjaan pembangunan yang lain, boleh dikatakan jalan di tempat, karena refocusing anggaran karena wabah Covid-19. Kita merasakanlah jerih payahnya pemerintah dan forkopimda, dan saat ini Covid gelombang ketiga," kata Syahril Abubakar.
Namun, diharapkan Syahril, dua tahun di sisa masa jabatan Syamsuar-Edy harus sudah bisa mendapatkan kiat-kiat bagaimana selain menangani Covid-19, tapi juga menangani persoalan yang lain. Karena walaupun Covid-19 ini ditangani persoalan yang lain tidak berhenti.
"Persoalan tenaga kerja, ekonomi, orang banyak kena PHK, usaha masyarakat banyak yang kandas tak bisa bergerak lagi. Kegiatan kemasyarakatan sudah tak berdaya. Kita kerahkanlah di ajang seni, seniman kita sudah pada tiarap, pengrajin kita sudah pada lumpuh. Namun, dengan perubahan pola pandemi ini, usaha ekonomi ini kan tetap dibuka. Maka harus ada terobosan baru," pintanya.
Datuk Syahril juga mengatakan, jika pemerintah masih bercermin dengan pemerintahan masa lalu, dengan kegiatan rutin, dirinya meyakini persoalan masyarakat tak akan terjawab. Karena masyarakat saat ini, tetap mempertanyakan pembangunan apa, kegiatan apa yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat? Bagaimana pemerintah memfasilitasinya?
"Ini yang harus jadi pemikiran Syamsuar-Edy. Bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat, bagaimana menggerakkan ekonomi kemasyarakatan. Karena terbukti, investasi di Riau tak berpengaruh dengan adanya pandemi. Riau tetap 10 besar investasi. Jadi tak ada alasan ekonomi ini tak sampai ke masyarakat, karena investasinya meningkat," ujarnya lagi.
Infrastruktur yang menyangkut IT, sambung Syahril, harus segera digesa, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya. Selain itu, Syahril mengatakan bahwa ini memang kerja berat Syamsuar-Edy, terlebih jika disandingkan dengan janji politik Syamsuar Edy. Keduanya tidak bisa lagi berbicara terkait pandemi, karena pandemi adalah alasan dunia.
"Maka harus ada terobosan, bagaimana menggeliatkan ekonomi. Apalagi Blok Rokan, CPP Blok sudah balik ke tangan kita. Kita akan dapat PI 10 persen Blok Rokan, kita bisa mengelola CPP Blok. Ini harus ditatar Pak Gubernur, tak bisa lagi sekarang ini diletak di Siak. Sehingga saham terbesar itu ada di provinsi, ini menyangkut lintas kabupaten/kota. Kita balikkan lagi terkait aturan dan kewenangannya," pintanya.
Dumai Minta Perhatian Khusus
Di sisa kepemimpinan Syamusar-Edy Natar, Pemerintah Kota Dumai berharap adanya perhatian khusus terhadap Kota Dumai. Sebagai penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) se-Riau, Dumai seharusnya mendapatkan fasilitas khusus. Terutama permasalahan jalan provinsi yang menuju ke kawasan-kawasan Industri di Kota Dumai ini.
