Karena, katanya, saat ini ada puluhan perusahaan perkebunan sawit yang menjalankan usahanya di Rohul masih menggunakan NPWP daerah lain. Seperti Medan, Jakarta, dan Pekanbaru. ’’Rohul tidak mendapatkan bagi hasil pajak yang dibayarkan perusahaan tersebut. Namun masuk ke tempat NPWP mereka terdaftar,’’ ujarnya.

Di sisi lain Ketua GAPKI Riau Saut Sihombing tak menampik perusahaan beroperasi di Riau, tapi NPWP-nya terdaftar di Jakarta.

“Itu boleh-boleh saja. Karena hasil pajak yang ada di Riau juga akan ditarik ke pemerintah pusat. Yang menjadi masalah apakah pajak itu ada dikembalikan ke Riau lagi atau tidak. Kalau NPWP-nya dimana-mana boleh, saya rasa tidak jadi masalah,” ujarnya.

Saut mencontohkan, ada perusahaan sawit di Pelalawan namun NPWP tercatat di Jakarta. Otomatis pembayaran pajaknya ada di Jakarta. Menurutnya pihak pengambil pajak harus tahu bahwa pajak yang diambil tersebut dari Riau dan harus dikembalikan ke Riau.

“Namun sekarang kan tidak begitu. Walaupun pajaknya di Riau namun semua hasil pajak tersebut diambil pusat. Dan justru kadang tidak dikembalikan lagi ke Riau,” sebutnya.(egp/sol/epp)