Karenanya, dia meminta kementerian terkait mulai Dirjen Pajak, Kemenkeu RI dapat membuat regulasi. Perusahaan berdomisili di daerah ke depannya NPWP mereka berada di daerah. Menurut Gubri ini penting, karena pendapatan daerah Riau saat ini turun. Sementara pemerintah perlu membangun infrastruktur jalan supaya ekonomi berkembang. Oleh sebab itu kalau tak dibantu pendapatan daerah dari hasil pajak maka akan berdampak buruk.
“Apalagi mobil pengangkut CPO muatannya luar biasa. Dan ini akan menghancurkan jalan. Tentunya ini bertolak belakang dengan cita-cita pembangunan,” kata Gubri.
Karenanya, ketika disinggung berapa potensi pendapatan yang hilang dari keberadaan perusahaan yang tidak membayar pajak ke daerah, Andi Rachman, mengaku belum mengetahui secara rinci. “Nanti diminta Bapenda, agar mulai menghitung kerja sama dengan Dirjen Pajak. Kami memang berusaha meminta political will pusat. Depkeu khususnya, membuat keputusan seperti itu. Termasuk dalam rapat terbatas kemarin bersama Presiden kami sampaikan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal itu, Gubri dalam waktu dekat berencana menemui Menkeu Sri Mulyani. Karena berdasarkan koordinasi dengan Kanwil Pajak sudah menyatakan sangat setuju atas usulan Pemprov Riau tersebut. “Kecuali perusahaan asing, kantor pajaknya memang di Jakarta,” kata Gubri.
Ungkapan Gubri diamini Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul, Jonni Muchtar SE MSi Ak. Menurutnya, saat ini Pemkab Rohul melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sedang mendata dan melakukan verifikasi kembali terhadap izin dan pembayaran pajak oleh pemilik PKS di Rohul. Baik itu pembayaran pajak negara, provinsi dan daerah yang dibayarkan.
