Oleh: Bagus Santoso, Mahasiswa S3 Ilmu Politik, Praktisi Politik dan Anggota DPRD Riau
JUMAT, 21 September 2018 setelah menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut capres-cawapres dalam Pilpres 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan nomor urut pasangan capres dan cawapres untuk pemilihan umum Presiden 2019. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat nomor urut satu dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut dua sebagai peserta Pemilu Presiden 2019.
Maka terjadilah pengulangan sejarah pemilu presiden hanya dua pasangan yang berlaga pada pesta demokrasi ditorehan sejarah pertama kali pemilu serentak lima coblosan DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Pilpres. Tentu sudah menjadi hukum alam kedua pasangan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Mengapa di negeri dengan penduduk 265 juta terbesar keempat dunia, dengan lautan sejuta calon legislatif hanya ada dua pasangan presiden? Apakah ini bertanda Indonesia sedang dilanda defisit kepemimpinan di tengah serbuan inflasi politisi? Jawabannya Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah mengalami defisit kepemimpinan, hanya regulasi yang terkadang didesain (dipaksa) untuk membatasi munculnya presiden tangguh di republik ini.
Rakyat tidak memiliki alternatif pilihan lain di luar partai politik, itupun dikekang dengan aturan syarat 20 persen, karena UU Pilpres 2014 telah mengunci pintu calon independen memimpin negeri ini. Rasanya akan lebih demokratis jika ada lima atau kongruen dengan jumlah partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR RI, banyak pilihan akan memicu kompetisi sejati.
Lalu prototipe pemimpin bagaimana yang dibutuhkan Indonesia dalam konteks kekinian? Dari beberapa hasil riset menyimpulkan bahwa rakyat menginginkan presiden mendatang jujur dan melayani rakyat. Publik tidak mempersoalkan latar belakang pemimpin itu sipil, militer, birokrat, politisi, artis, pelawak, ustaz serta tak hirau etnis tertentu.
Dua karakter kepemimpinan harapan rakyat seperti jujur dan melayani adalah kriteria umum semua jenis kepemimpinan. Namun untuk Pemilu 2019 saatnya mencari pemimpin Indonesia dengan menggunakan kriteria khusus sesuai kondisi sosiologis dan geopolitik Indonesia yang selama ini diabaikan oleh sebagian kaum terdidik negeri ini.
Berdasarkan ilmu geopolitik, bangsa paling potensial pecah di dunia adalah Indonesia. Ada dua alasan pembenar untuk itu. Pertama, Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan suku bangsa (multikulturalisme) tersebar diseluruh nusantara. Uni Soviet dan Yugoslavia yang satu daratan bisa terpecah-pecah menjadi lebih sepuluh negara, fakta menarik terekam dalam perjalanan penulis negara- negara pecahan Yugoslavia dan Uni Soviet ternyata menjadi keberkahan dan membawa kemakmuran.
Kedua, Indonesia termasuk negara paling di bidik beberapa kepentingan dan kekuatan asing (kapitalisme) karena memiliki kekayaan alam melimpah. Indonesia laksana gadis perawan cantik dikelilingi pemuda-pemuda berlibido tinggi yang selalu mengintip celah kapan bisa memperkosa sang gadis rupawan ini. Indonesia ibarat surga yang di dalamnya tersedia semuanya dari sumber pangan beras, tahu sampai bahan senjata mesiu.
