JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai perolehan elektabilitas yang dilakukan lembaga survei terhadap bakal calon presiden tidak melulu menggambarkan hasil kemenangan pada Pilpres 2024.
Melainkan hanya menggambarkan dinamika tren yang sedang berkembang. Jusuf Kalla menilai hasil survei Anies Baswedan, terhadap dua nama capres lainnya, tidak terlalu rendah. Katanya, dari 1.200 orang yang disurvei, dengan jumlah pemilih 205 juta, nantinya hal itu tidak menggambarkan pilihan pemilih. Meskipun survei yang dilakukan punya cara tersendiri, namun tidak terlalu tepat.
Hal itu disampaikannya merespons hasil lembaga survei yang mencatat elektabilitas bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berada di urutan bawah dibandingkan dengan bakal capres lainnya.
Jusuf Kalla kemudian mencontohkan kemenangan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Silam. Saat itu, Anies Baswedan juga berada di urutan ketiga, namun kata Jusuf Kalla, hasil akhir membuktikan bahwa Anies terpilih.
Padahal lanjut Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu, pemilih di DKI saat itu sekitar 7 juta dengan yang disurvei 1.200 orang, Anies selalu berada di urutan ketiga. Apalagi 1.200 orang yang disurvei dengan pemilih suara sekitar 205 juta orang.
“Jadi itu tidak terlalu tepat,” kata JK.
Tersisa 197 hari Pemilu 2024 atau tepat 14 Februari 2024 mendatang, lembaga-lembaga survei terus melakukan survei. Survei tersebut kemudian dirilis kepada masyarakat. Dari sejumlah lembaga survei, posisi Anies Baswedan memang selalu berada di urutan ketiga. Sedangkan posisi satu dan dua selalu bergantian, antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Sementara itu, terkait dengan dukungan pengurus DPD Partai Golkar Tingkat 1 yang mayoritas mengusulkan merapat ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. JK menilai DPD juga memiliki hak suara. Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 itu menilai, bahwa saat ini kondisinya sempit.
"Golkar, ya, kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Karena saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo," kata Jusuf Kalla, kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR Senayan.
Meski demikian, JK menyebut Golkar masuk ke dalam partai terbesar di Indonesia sehingga dukungan yang diberikan akan mendongkrak suara capres yang diusung nanti. JK berharap sebagai partai besar, Golkar mempunyai kemampuan ataupun hak untuk meningkatkan suara nomor 1 apabila jadi wakil. Terkait suara pengurus DPD tingkat 1, JK berharap Ketum Golkar Airlangga Hartarto bisa menjadi calon wakil presiden.
"Saya kira itu harapannya, harapannya, untuk masuk dalam cawapres, harapannya. Ya, saya sendiri tidak terlibat, tidak mengetahui banyak isi negosiasi," kata JK.
Sementara itu, Ketua DPD Kalimantan Barat (Kalbar) Maman Abdurrahman mengungkap DPD Golkar mendukung Capres Gerindra Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dalam kontestasi Pilpres 2024. DPD Golkar, kata Maman, menilai elektoral dari Prabowo cukup signifikan dan unggul.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
