JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding bakal terjadi chaos atau kekacauan politik apabila sistem pemilu berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Menurut Hasto, seharusnya seorang pemimpin tidak menakut-nakuti rakyat dan bisa bersikap negarawan.
Menurut Hasto, seorang pemimpin sebaiknya bisa bersikap seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin untuk mendorong pemilu berjalan lancar.
"Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat dan Presiden Jokowi, KH Maruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan untuk menghasilkan pemilu yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Menurut Hasto, chaos atau kekacauan politik bisa terjadi jika ada kecurigaan berlebihan. Ia memastikan, pemerintah saat ini menyikapi secara objektif terkait proses tahapan pemilu.
"Chaos politik itu ketika dalam era kontestasi pemilu yang sangat ketat ada yang menyalahgunakan kekuasaan, ada yang curiga berlebihan terjadi kecurangan sebelum pemilu dilaksanakan, padahal kami menjadi bagian dari pilar demokrasi dari rakyat untuk rakyat," tegas Hasto.
Terkait sistem kepemiluan, kata Hasto, PDIP siap dengan kondisi apa pun. Sebab, parpol berlambang banteng moncong putih itu mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujar Hasto.
Lebih jauh, Hasto juga meminta Denny Indrayana bertanggung jawab. Sebab, akibat pernyataannya yang menuding MK akan meloloskan sistem proporsional tertutup, padahal MK belum mengumumkan apapun.
"Jadi, jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya sepertinya (seakan-akan dituduh) kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini," pungkas Hasto.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
