JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo mengaku tidak pernah memaksa siapa pun mengembalikan kepemilikan lahan yang mereka kuasai kepada negara.
Jokowi menegaskan, dia hanya menjawab apa yang disampaikan oleh pihak yang berkeinginan untuk mengembalikan konsesi lahan tersebut.
Jokowi menambahkan, pemerintah akan terus memberikan sertifikat hak atas tanah kepada rakyat. Hal itu sebagai salah satu bentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan suatu tanah atau lahan. “Itu akan diteruskan, saat konvensi (Minggu, 24/2) saya ulang. Karena ada yang menyampaikan, kalau tanahnya diperlukan ke negara, akan diberikan. Ya, saya dengan senang hati menerima, kalau diberikan,” ujarnya.
“Sehingga kalau saya diberikan lahan, akan saya berikan lagi ke rakyat. Ini, bukan memaksa lho ya,” lanjutnya.
Jokowi menegaskan bahwa hal itu bukan paksaan. Menurutnya kepastian hukum harus ada dalam setiap hak yang diberikan ke investor, pengusaha dan rakyat.
“Sehingga kalau sudah diberikan HGU, ya digunakan untuk usaha, HGB digunakan untuk bangunan, yang ada jangka waktunya. Jangan dilarikan ke mana-mana (isunya). Saya hanya menjawab apa yang disampaikan,” pungkasnya.(jpg)
