Sejak jauh hari, pemerintah bersama aparat keamanan sudah mengantisipasi berbagai ancaman yang berpotensi muncul saat tahapan dan pilkada serentak tahun ini berlangsung. Dalam paparan yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akhir tahun lalu, tahap pemungutan suara yang dilaksanakan Kamis mendatang termasuk salah satu momentum yang mendapat atensi dari Polri.
Tidak heran, ratusan ribu personel kepolisian akan dikerahkan untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut. Total, tidak kurang 170 ribu personel yang disiapkan oleh Polri untuk bertugas menjaga keamanan dan ketertiban selama pemungutan suara berlangsung. Tidak hanya itu, TNI juga turut mengerahkan prajurit mereka untuk membantu Polri dalam pengamanan pilkada serentak.
Berulang kali Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa TNI dan Polri terus bersinergi demi pelaksanaan pilkada serentak yang aman, tertib, dan lancar. Kemarin, Kapuspen TNI Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah menuturkan, instansinya mengerahkan prajurit di 171 daerah yang melaksanakan pemungutan suara. ”Setiap wilayah ada. (Jumlahnya) disesuaikan dengan situasi dan kondisi,” ungkap dia kepada JPG.
Jenderal TNI AD dengan dua bintang di pundak itu pun menegaskan kembali, arahan panglima TNI untuk seluruh prajurit TNI dalam pilkada serentak. ”Untuk menjaga netralitas TNI dalam proses pemilu,” imbuhnya. ”Netralitas adalah kewajiban bagi TNI sesuai tugas pokoknya,” tambah dia. Sabrar juga mengungkapkan, panglima TNI sudah menyampaikan langsung arahan tersebut kepada seluruh pejabat teras dan prajurit TNI.
Sebagai penekanan atas arahan tersebut, TNI juga sudah mengeluarkan ketentuan khusus. ”Sebagai pagar telah dikeluarkan aturan. Bagi yang melanggar atau berbuat kesalahan akan dihukum sesuai tingkat kesalahannya,” terang Sabrar. Tentu saja ketentuan itu wajib ditaati. Jika tidak, institusi militer tanah air tidak segan memberi sanksi tegas tanpa pandang bulu.
Lebih lanjut, Sabrar menyampaikan bahwa seluruh prajurit TNI berhak melapor apabila mendapati pelanggaran ketentuan tersebut. ”Pintu terbuka kepada siapa pun untuk melapor secara berjenjang bila menemukan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran,” terang dia. Namun demikian, dia meminta laporan tersebut sesuai fakta. Bukan isu atau malah fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Senada dengan Sabrar, Kadispenad Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengungkapkan bahwa dalam helatan pilkada serentak tahun ini, instansinya memastikan netralitas TNI AD terjaga. Itu sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono. Bukan hanya pilkada serentak tahun ini, TNI AD juga menegaskan netralitas mereka dalam pilpres tahun depan.
