"Taktik politik demikian merusak demokrasi. Karena publik tidak diberi kesempatan lapang untuk menilai kepantasan figur cawapres. Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh parpol lain ’membebek’ saja mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati," katanya, seperti dikutip JawaPos.com, Kamis (26/7/2018).
Karena itu, jika Jokowi menghendaki Demokrat bergabung, mantan walikota Surakarta tersebut dan Megawati perlu memberitahu siapa cawapres yang dipilihnya. Hal itu agar Demokrat bisa ikut menilai dan menakar kepantasannya.
"Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming-iming kursi kabinet bagi Demokrat. Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar," jelasnya.
Dia menambahkan, Partai Demokrat memang ingin mengusahakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pemimpin Indonesia di masa depan karena elektabilitas AHY yang cukup tinggi. Hal itu karena merujuk dari rilis dari beberapa lembaga survei.
"Jadi, ini bukan berarti kami tidak bisa berunding bagi figur lain," tutupnya. (gwn)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama