TERKAIT LIBUR PILKADA

Gerindra Tuding Jokowi Sering Keluarkan Keppres yang Ganjil

Politik | Selasa, 26 Juni 2018 - 18:15 WIB

Gerindra Tuding Jokowi Sering Keluarkan Keppres yang Ganjil

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketidakprofesionalan Kantor Presiden sehingga terjadi simpang siur nomor Keputusan Presiden terkait libur nasional Pilkada Serentak 2018 dikomentari Partai Gerindra.

Adapun libur nasional di Pilkada Serentak 27 Juni 2018 tertuang dalam Keputusan Presiden 15/2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Pada hari yang sama, sebelumnya, beredar dua versi Keppres tentang libur nasional yang sama-sama mengatur 27 Juni 2018 sebagai libur nasional, tetapi berbeda nomor surat.
Baca Juga :Asta Cita Prabowo-Gibran Komitmen Hadirkan Kesetaraan Gender dan Disabilitas

Adapun versi pertama adalah Keppres 48/2018. Versi kedua adalah Keppres 14/2018. Keppres 15/2018 merupakan versi ketiga yang dianggap final. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, keberadaan tiga Keppres berisi aturan yang sama memperlihatkan Presiden Jokowi sedang bingung.

"Kedua, proses administrasi surat menyurat di Istana juga kurang profesional sehingga bisa ada perubahan nomor surat yang berbeda tapi satu masalah," ujarnya, sebagaimana diberitakan RMOL, Selasa (26/6/2018).

Dia pun mencatat bahwa kejanggalan dalam penerbitan Keppres bukan sekali terjadi di masa Jokowi. Diketahui, Jokowi sudah sering mengeluarkan Keppres yang ganjil dari sisi substantif maupun teknis.

"Yang terakhir soal penetapan Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Presiden merasa bukan dia yang usul, sementara Mendagri juga merasa bukan yang usul. Jadi siapa yang usul dong?" tanya dia.

Menyikapi itu, dia meyakini masyarakat luas memandang persoalan semacam itu sebagai bentuk ketidakprofesionalan rezim Jokowi.

"Selain memandangnya kurang profesional, malah menjadi bahan tertawaan. Soal ’i sign but i didnt read’ menunjukkan kesalahan fatal presiden dan kesekretariatan presiden," jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, atas masalah itu, solusinya adalah mengganti presiden melalui Pilpres 2019.

"Ya, 2019 harus diganti dengan yang lebih pantas jadi presiden," tutupnya. (ald)

Sumber: RMOL

Editor: Boy Riza Utama









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook