JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sejumlah peristiwa politik mewarnai perpolitikan Indonesia sepanjang 2019. Mulai dari Fadli Zon yang tidak ditunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi, Fahri Hamzah yang tak mencalonkan diri sebagai legislator, La Nyalla Mahmud Mattaliti terpilih menjadi ketua DPD, serta Firli Bahuri yang dipilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada pula proses DPR dalam memberikan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian amnesti untuk mantan guru honorer Baiq Nuril Maknun oleh Presiden Joko Widodo.
1. Fadli Zon tidak Lagi Menjadi Wakil Ketua DPR
Fadli Zon harus melepaskan jabatan wakil ketua DPR yang telah dijalaninya selama lima tahun atau 2014-2019. Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menggantikan Fadli Zon. Sufmi kemudian menjadi wakil ketua DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra. Kabar penunjukan Sufmi Dasco menggantikan Fadli itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Pak Prabowo menyampaikan terima kasih atas sukses yang dilakukan Pak Fadli selama menjalankan tugas kepemimpinan sebagai wakil ketua DPR," ujar Muzani kepada wartawan sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Senin (30/9), di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menegaskan Prabowo memberikan tugas baru di bidang lain kepada Fadli Zon. Soal alasan memilih Dasco, Muzani mengungkap karena senioritas.
"Pak Dasco merupakan pendiri partai, wakil ketua umum," jelas Muzani.
Selain DPR, Prabowo juga memutuskan menunjuk Muzani di posisi pimpinan MPR.
Ditemui usai Rapat Paripurna DPR 2014-2019 yang terakhir, Senin (30/9), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Fadli mengatakan tidak akan pergi ke mana pun.
"Ya di DPR inilah, stand by saja," ungkap Fadli sembari tersenyum. Pria berkacamata itu menjawab diplomatis saat ditanya apakah pergantian itu karena dirinya selama ini terlalu vokal dan mengkritik pemerintah.
Menurutnya, pergantian ini lebih berdasarkan kebutuhan. "Saya kira lebih pada kebutuhan, mungkin setiap periode kebutuhannya berbeda," jelasnya.
Ia berjanji akan tetap vokal meski tidak lagi duduk di posisi wakil ketua DPR. "Iya dong, masa membela kepentingan rakyat tidak vokal," tegasnya.
Saat ini Fadli duduk di Komisi I DPR. Dia juga didaulat sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Fadli juga tidak ditunjuk sebagai juru bicara khusus Partai Gerindra oleh Prabowo. Yang ditunjuk adalah Muzani, Sufmi Dasco dan Sugiono (Waketum Gerindra), Habiburrokhman dan Riza Patria (Ketua DPP Gerindra).
Kendati demikian, Fadli tak kecewa. Ia justru menegaskan dirinya adalah juru bicara rakyat.
"Saya juru bicara rakyat. Bertahun-tahu jadi juru bicara Pak Prabowo, lalu juru bicara partai, dan sekarang saya juru bicara rakyat," kata Fadli kepada wartawan, Jumat 6 Desember 2019.
2. Fahri Hamzah tidak Jadi Dewan Lagi
Lain Fadli lain Fahri. Kalau Fadli tidak menjadi wakil ketua DPR, tetapi tetap sebagai anggota parlemen, Fahri Hamzah tidak demikian. Dia tidak kedua-duanya. Tidak menjadi anggota DPR. Tentu tidak juga menjabat wakil ketua DPR. Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu memang sebelum Pemilu 2019 memutuskan tidak mencalonkan diri lagi menjadi anggota legislatif. Salah satunya karena konflik berkepanjangan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Nama saya sudah tidak ada di daftar caleg PKS, tetapi saya tidak peduli soal itu," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2018.
Fahri ogah pindah partai. Dia memastikan tidak akan menerima pinangan partai lain. Menurut dia, sudah banyak partai politik menawarinya untuk bergabung seperti Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura.
Dia juga ogah menjadi calon anggota DPD. "Aku memilih setia, tidak ada niat. Saya seperti ini saja," ungkap Fahri. "Saya memang begini orangnya, bertahan saja," tambahnya.
Fahri menjadi wakil rakyat selama tiga periode sejak 2004. Dia pernah menjabat wakil ketua Komisi III DPR. Pernah pula di Komisi VI DPR dan Badan Kehormatan (BK) DPR. Senin 30 September 2019 merupakan hari terakhir Fahri menjabat. Pasalnya, dia tidak lagi dilantik bersama ratusan anggota DPR lain pada 1 Oktober 2019.
Ia membuat semacam perpisahan dengan meluncurkan buku berjudul Daulat Rakyat dan Arah Baru Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9). "Memang penting untuk sekadar duduk dan merayakan perpisahan karena saya bukan saja tidak menjadi wakil ketua DPR, tetapi tidak menjadi anggota karena saya tidak mencalonkan diri kembali," ujar Fahri.
Mantan wakil sekjen PKS itu sudah menginventarisasi barang pribadi dan milik negara yang ada di ruang kerjanya. Dia sudah mencatat semuanya. "Senin malam kami kembalikan semua barang. Saya agak rapi soal ini," tutur mantan presiden Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu.
Fahri diketahui mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bersama koleganya, mantan Presiden PKS Anis Matta.
Struktur inti kepengurusan Partai Gelora Indonesia secara resmi rampung disusun, Minggu 10 November 2019. Anis Matta menjabat ketua umum. Fahri wakil ketua umum. "Tanggal 10 (November) hari ini tadi sudah selesai diumumkan bahwa ketua umum kami adalah Pak Anis. Saya wakil ketua umum, sekjennya Pak Mahfud Sidiq, bendahara umumnya Pak Ahmad Riyadi. Kami berempat ini memang pernah menjadi anggota DPR," kata Fahri, Minggu (10/11).
