JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Meski sudah bertemu Presiden Joko Widodo, para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mengatakan bahwa mereka tak akan merapat ke pemerintahan. Ini terkait dengan santernya isu reshuffle kabinet.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf menegaskan posisi PKS sebagai oposisi loyal atau tetap berada di luar pemerintahan. Maksudnya, meski berada di luar pemerintahan, PKS akan mendukung semua program pemerintah yang pro rakyat.
"Kami tetap berada di luar pemerintahan dan kemarin Presiden PKS juga jelas mengatakan di depan Presiden Jokowi mengenai posisi ini dan presiden menghargai keputusan PKS itu. Pernyataan itu jelas sehingga kalau di kemudian hari hal itu tidak terbukti, yah dikritik saja," kata Al Muzzammil.
Dijelaskan Muzzammil, dalam pertemuan dengan Jokowi di istana, tidak ada dibicarakan mengenai posisi yang ditawarkan kepada PKS terkait rencana reshuffle jilid dua yang hendak dilakukan oleh Jokowi.
"Kami tetap di KMP dan tidak ada tawar-menawar dengan Presiden Jokowi," jelasnya.
Pertemuan dengan Jokowi juga merupakan silahturahmi biasa karena sebelumnya ketika PKS mengundang Jokowi untuk hadir di acara Munas PKS beberapa waktu lalu, kebetulan Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah.
"Setelah itu kan ada pilkada serentak, jadi baru kemarin itu bisa dilaksanakan pertemuannya," ujar Muzzammil.
Apa alasan PKS tetap berada di luar pemerintahan? Muzzammil mengatakan bahwa melakukan hal baik tidak harus berada di dalam pemerintahan karena di luar pun hal itu bisa dilakukan.
"Kalau ingin menjadi bagian yang mengkontrol pemerintah dari luar. Kalau semuanya berada dalam pemerintahan, siapa nanti yang mengawasi?" tanya dia.
Dia berharap, ke depan agar tidak muncul lagi gonjang-ganjing politik terutama terkait ketegangan antara pemerintah dan DPR, agar masing-masing pihak menjalankan saja fungsi dan kewenangan yang dimilikinya.
"Jadi saya tidak merasa bahwa selama ini pemerintah yang justru mengontrol DPR dan bukan sebaliknya. Selama masing-masing menjalankan fungsinya, saya rasa semua bisa berjalan baik, terlebih buat DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya karena untuk fungsi legislasi dan anggaran itu juga tergantung pada pemerintah karena keduanya dilakukan bersama," pungkasnya.(fas)
Sumber: JPNN
Editor: Hary B Koriun
