JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru memastikan kebijakan pemerintah terkait pergantian penggunaan gas elpiji 3 kilogram dengan kompor induksi atau kompor listrik masih tahap sosialisasi atau uji coba.
Pemerintah akan memberikan paket kompor listrik gratis kepada 300 ribu masyarakat Indonesia, yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memiliki listrik.
"Uji coba ini untuk mengetahui, seberapa efektif penggunaan kompor listrik ini dibandingkan elpiji. Lebih bisa menekan impor gas, atau tidak," ujar Falah kepada wartawan, Sabtu (24/9).
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, ketika penggunaan kompor listrik berhasil menekan impor, maka akan berdampak lebih baik untuk rakyat. Konversi ke kompor listrik ini tak akan menambah beban rakyat. Sebab kompor listrik ini disubsidi oleh pemerintah.
Anggota DPR itu pun mengungkapkan, nanti akan dibagikan juga alat Miniatur Circuit Breaker (MCB) secara gratis kepada masyarakat penerima kompor listrik. Di mana penerima merupakan pelanggan listrik 450 sampai 900 volt ampere (VA). "Sekali lagi, pengggunaan kompor listrik ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi, belum ada pembahasan yang lebih intensif," pungkas Falah.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan program konversi kompor gas ke kompor induksi tidak akan diterapkan pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran terkait program tersebut belum dibicarakan dan disetujui oleh DPR.
"Dapat dipastikan program ini tidak akan diberlakukan di tahun 2022. Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait program tersebut belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui," kata Airlangga dalam konferensi pers didamping Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).
Ia juga menjelaskan, program konversi elpiji 3 Kg ke kompor induksi listrik masih dalam proses uji coba atau prototype di Bali. Airlangga memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi dari uji coba tersebut. Selain itu, pemerintah juga menjamin akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum program tersebut diberlakukan untuk masyarakat.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
