BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - DPC Partai Hati Nurani (Hanura) Rokan Hilir (Rohil) bersiap menyongsong helat pemilu 2019, kesiapan itu terlihat dengan kesiapan administrasi dan faktual, serta mengoptimalkan setiap fungsi dam organ partai.
"DPC Partai Hanura Rohil telah menunjukkan kesiapan dan keseriusanya dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019 yang akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Ketua DPC Hanura Rohil Cutra Andika SH, Senin (24/9).
Kini di tubuh DPC Hanura yang dipimpin aktifis HMI ini juga sudah memiliki Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) yang dipimpin Muhammad Bella Lubis, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dipimpin Kalna Surya Siregar SH, Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) yang dipimpin Ir. Syahril SSos.
Badan Pendidikan dan Latihan (BADIKLAT) yang dipimpin Ir H Amirudin MM, Divisi Komunikasi Publik yang dipimpin H. Azhar A SE MSi, Barisan Garda Depan Hanura (BRIGADE) yang dikomandoi Jonnedi, Badan Informasi Strategis (BAIS) yang dipimpin Kompol (Purn.) Ahmad Rozali.
Badan Saksi yang dipimpin oleh Hamdani SE, Pelaksana Kampanye yang dipimpin Nurdiansyah, dan yang terakhir adalah Satuan Tugas Anti Politik Uang (SAPU HANURA) yang dipimpin oleh Nanda Rizky Rilandi SH.
Pasca deklarasi Sapu Hanura (Satgas Anti Politik Uang Partai Hati Nurani Rakyat) di Gedung Paguyuban Hangudi Tomo Bagansiapiapi yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018, DPC Hanura Rohil telah memiliki 18 Pengurus PAC (Pimpinan Anak Cabang) di tingkat Kecamatan, 185 Pengurus Pimpinan Ranting di tingkat Kepenghuluan/Kelurahan, 158 Pengurus Pimpinan Anak Ranting di tingkat Dusun.
Senada dengan itu Ketua Sapu Hanura Nanda Rizky Rilandi SH yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan ini menyampaikan pesan dan kepada seluruh Caleg Partai Hanura maupun Caleg partai politik lainnya, agar seluruh Caleg terhindar dari jeratan Undang-Undang;
Ia menegaskan Deklarasi Satgas Anti Politik Uang Hanura ini muncul dari buah pikiran Ketua Hanura Rohil kakanda Cutra Andika SH. Sapu Hanura hadir bukan semata untuk Caleg Partai Hanura saja, melainkan seluruh Calon Legislatif yang ada di Kabupaten Rohil.
"Tujuan deklarasi Sapu Hanura ini adalah agar kita dapat mengawasi aktifitas para caleg sehingga nantinya Caleg yang akan terpilih dan duduk di kursi Legislatif adalah caleg yang mempunyai karakter kepemimpinan dan mengutamakan pembangunan daerah," katanya.
Dengan deklarasi ini, Ketua Sapu Hanura mengingatkan kepada seluruh caleg agar kiranya dapat berpartisipasi untuk turut serta mencerdaskan masyarakat dengan cara tidak melakukan politik uang (memberikan uang) guna mempengaruhi suara pemilih. Karena beliau meyakini jika seluruh Caleg berpolitik secara bersih, maka kedepannya mindset (cara pandang) sebagian masyarakat akan berubah ke arah yang positif khususnya kepada partai politik.
Nanda juga menegaskan kepada Ketua Bawaslu Rokan Hilir bahwasanya Sapu Hanura bukan mengambil alih kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu melainkan sapu Hanura hanya berpartisipasi untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Karena menurutnya sudah banyak kejadian dan contoh tentang adanya politik uang dalam setiap agenda politik.
"Untuk diketahui bahwasanya dalam struktur Dewan Penasehat Sapu Hanura ada Bang Kalna Surya Siregar, yang mana beliau pada tahun 2015 selaku Kuasa Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir H. Herman Sani-Taem berhasil menangkap masyarakat yang diberi beras miskin dengan iming-iming agar memilih calon tertentu. Dan akhirnya pada saat itu Pengadilan Negeri (PN) Rohil menyatakan terbukti bersalah dan menghukum oknum Sekretaris Kelurahan dengan pidana penjara selama 1 bulan. Tentu pengalaman Bang Kalna Surya Siregar akan kita berdayagunakan dalam aktifitas pengawasan yang akan dilakukan oleh Sapu Hanura," pungkasnya. (fad)
