Pilkada, 170 Ribu Polisi dan Ribuan TNI Diturunkan

Politik | Minggu, 24 Juni 2018 - 14:19 WIB

Pilkada, 170 Ribu Polisi dan Ribuan TNI Diturunkan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kewaspadaan jelang coblosan di 171 daerah ditingkatkan pada saat masa tenang yang dimulai hari ini (24/6). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemda untuk mengirimkan secara berkala kondisi terkini di tiap daerah. Langkah itu dilakukan untuk memetakan tingkat kerawanan daerah penyelenggara pilkada pada Kamis (27/6).

Dasar pemetaaan tingkat kerawananan itu bukan hanya informasi dari Bawaslu dan Polri saja. Tapi, juga laporan secara berkala atau harian yang didapatkan dari pemda melalui instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Baca Juga :Anies Janji Tetapkan Kiai Kholil Bangkalan Jadi Pahlawan Nasional di Hadapan Puluhan Ribu Jamaah NU

”Jadi tiap Kesbangpol baik di provinsi maupun kabupaten kota secara real time dia mengirimkan beberapa perkembangan politik di daerah. Terkait kondisi masyarakat,” ujar Kasubdit Fasilitasi Peningkatan Demokrasi, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri Rahmat Santoso, Sabtu (23/6).

Rahmat menuturkan, kondisi di daerah tentu sangat dinamis sebagaimana sifat dasar dari politik. Meski pun sudah ada data prediktif yang menyebut satu daerah masuk rawan atau kategori merah, tapi bukan berarti kondisi di lapangan merah terus. Bisa berubah menjadi kuning atau hijau yang menandakan kerawanan rendah. Yang dilakukan kemendagri adalah agar daerah merah itu menjadi hijau.

”Kami lakukan cipta kondisi pendidikan politik ke masyarakat, perempuan, pemilih pemula, organisasi masyarakat. Forum kemitraan dengan masyarakat FKUB, FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat. Mereka terdiri atas tokoh agama, masyarakat atau adat,” imbuh Rahmat.

Meskipun begitu, memang ada daerah-daerah tertentu yang secara khusus mendapatkan perhatian. Yakni daerah yang calon kepala daerahnya hanya ada satu calon alias tunggal seperti di Pasuruan, Kota Tengerang, dan Makassar. Begitu pula bila di daerah tersebut hanya ada dua calon kepala daerah, misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

”Banyak pertimbangan kalau head to head itu kan berhadapan langsung antarpendukungnya. Walaupun belum tentu ini akan konflik, tapi kami antisipasi. Kalau calon tunggal, kerawanannya bisa jadi akan mobilisasi massa,” tambah dia.









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook