JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dari 264 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, hanya 46 daerah yang melahirkan perempuan sebagai pemimpin. Dengan rincian 39 orang terpilih di kabupaten dan 7 di kota.
"Ada 24 orang perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah. Selain itu 22 orang perempuan yang terpilih sebagai wakil kepala daerah. Angka yang terlampau kecil, hanya 8,7 persen dari total 528 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Selasa (22/12).
Menurut Titi, sebelumnya terdapat 58 perempuan yang maju sebagai calon kepala daerah dan 66 orang yang maju sebagai calon wakil. Mereka yang terpilih didominasi petahana dan kader partai."Jumlahnya paling banyak dibanding latar belakang lain. Ada 12 dari 24 perempuan terpilih yang berlatar belakang petahana dan kader partai," ujar Titi.
Jumlah hanya terpaut satu saja dari jumlah perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elite. Ada 11 dari 24 perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elite. Jumlah ini sama dengan jumlah perempuan kepala daerah terpilih yang berlatar belakang mantan anggota DPR/DPRD/DPD.
"Sementara perempuan wakil kepala daerah didominasi oleh mantan anggota DPR/DPD/DPRD. Sebanyak 9 dari 22 orang perempuan berlatar belakang mantan anggota DPR/DPD/DPRD. Di posisi kedua, sebanyak 6 dari 22 orang kader partai. Perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan elite berjumlah 8 dari 22 orang," kata Titi.
Menurut Titi, tingkat keterpilihan perempuan berlatar belakang kader partai cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan mesin partai bekerja baik di daerah di mana perempuan kader partai tersebut mencalonkan."Fakta ini mesti direspons positif oleh partai. Melihat angka keterpilihan yang tinggi, partai mesti dituntut untuk tidak lagi mencalonkan perempuan dengan hanya mempertimbangkan elektabilitas tinggi tetapi mulai mencalonkan perempuan yang berkualitas," ujarnya.
Partai kata Titi, memiliki pekerjaan rumah untuk mempertemukan signifikansi kehadiran perempuan dengan makin membaiknya integritas dan kualitas.
"Kualitas perempuan bisa ditingkatkan dengan upaya mendorong perempuan untuk hadir dalam struktur pengurus harian serta terlibat dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan internal partai," tandas Titi.(gir/jpnn)
