JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan butuh upaya yang serius dan panjang.
Karena itu, HNW menyarankan Presiden Jokowi fokus saja pada prioritas programnya, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM) dibanding menggeser ibu kota negara.
"Menurut saya, ketimbang rakyat disibukkan dengan polemik masalah ibu kota, lebih bagus presiden komitmen apa yang sudah menjadi fokusnya yaitu periode ke depannya untuk meningkatkan SDM unggul. Nah, SDM itu menurut saya tidak terlalu korelatif dengan di mana letak ibu kota Indonesia, apalagi perubahannya menimbulkan banyak persoalan seperti masalah ekonomi, anggaran, sosial, politik, akan pecah itu," kata HNW di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8).
HNW melanjutkan, Presiden Jokowi harus memberikan pikiran, konsentrasi dan anggaran untuk meningkatkan SDM Indonesia. Pemerataan pembangunan di daerah-daerah juga bisa mendorong SDM maju.
"Kemudian maksimalkan sumber dana desa itu, awasi, diarahkan, itu sudah menjadi jembatan yang luar biasa. Pemelihan ibu kota dalam tanda kutip hanya memindahkan pemerataan pembangunan di provinsi di mana ibu kota itu, tidak ada jaminan," jelas HNW.
Selain itu, kata politikus PKS ini, uang pemindahan Ibu Kota Negara juga bisa diberikan di pos-pos pendidikan. Seperti membangun infrastruktur pendidikan dan peningkatan mutu mahasiswa.
"Jangan kondisi ini merencana mengimpor rektor dari luar negeri. Ini kan lebih lama, di mana letak SDM-nya sehingga begitu banyak profesor Indonesia yang luar biasa, rektornya tapi dari asing," jelas dia.
Presiden Jokowi seperti Ribut Sendiri
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyindir Presiden Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Amien menyebut Jokowi ribut sendiri dengan menggaungkan pemindahan ibu kota.
"Jadi, saya heran kalau Pak Jokowi sepertinya ribut sendiri mau mindah ibu kota," sindir Amien ditemui di Jakarta Utara, Jumat (23/8).
Menurut Amien, lokasi pemindahan ibu kota belum jelas. Jokowi tidak pernah menyebut secara pasti lokasi calon ibu kota yang baru. Tanpa memberikan kepastian, simpang siur informasi tercipta.
"Ada mengatakan mungkin di Kalimantan Tengah, mungkin di Kalimantan Timur, ada yang mengatakan kalau tengahnya bukan Kalimantan, dong. Masih barat, ada yang mengusulkan di Sulawesi," ucap Amien.
Selain persoalan lokasi, Amien juga menilai, pemindahan ibu kota bukanlah masalah urgen yang wajib dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya pemerintahan Jokowi menuntaskan persoalan di Manokwari, Papua Barat.
"Lebih mendesak, saya katakan, kejadian di Sorong, di Fakfak, di Manokwari, di mana teman-teman, saudara kita Papua itu memang melampiaskam marahnya," tegas dia.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
