JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengakui partainya memang mendorong amandemen UUD 1945, namun perubahan hanya untuk pasal terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Puan tak ingin sikap partainya itu dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menegaskan PDIP tak akan tergiur jika ada pihak-pihak yang menawarkan barter dukungan amandemen soal PPHN dengan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Untuk bangsa dan negara, konsensus itu tidak bisa kemudian dibarter begitu saja karena ini beda sekali urusan masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan," kata Puan di Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Menurut Puan, amendemen konstitusi soal PPHN dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah dua hal yang berbeda sehingga tak bisa dikaitkan. Ia berkata, amandemen soal PPHN sudah menjadi cita-cita PDIP sejak awal, yaitu demi kesinambungan pembangunan negara.
Puan menyebut, cita-cita itu tak ada kaitannya dengan siapa yang menjabat. Sebab, menurut dia, siapa pun presidennya amandemen soal PPHN tetap harus dilakukan.
"Ini harus dibedain nih urusannya, antara PPHN plus penundaan jangan menjadi satu kesatuan. Karena tujuan dengan apa yang menjadi cita-cita PDIP untuk mengamendemen UUD itu hanya satu pasal saja yang terkait Garis Besar Haluan Negara saja," kata dia yang saat ini menjabat Ketua DPR RI.
"Dengan cita-cita bahwa kelangsungan pemerintah terkait kebijakan kebijakan besar itu harus bisa diselenggarakan dan diteruskan oleh siapapun yang kemudian menjadi pimpinan negara," imbuhnya.
Meski begitu, ia mengklaim pihaknya tak ingin terburu-buru terkait amandemen tersebut. Ia ingin pemerintah fokus pada penanganan pandemi.
"Terkait garis besar haluan negara memang PDIP sampai saat ini akan cooling down dulu karena belum waktunya di masa pandemi corona ini, bahwa pemerintah bangsa ini masih menghadapi situasi yang besar, masalah yang sangat besar," ucap putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Jadi kita fokus ajalah bagaimana corona ini segera berakhir, ekonomi bangkit, pemulihan ekonomi, pemerintah ini bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebaik baiknya sehingga meninggalkan legasi yang utuh bagi bangsa dan negara ini," imbuhnya.
Sebelumnya, PDIP bersikap keras menolak penundaan pemilu 2024. Namun, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan para penggagas penundaan pemilu masih mungkin merekayasa situasi kegentingan.
Feri menyampaikan PDIP punya peran penting dalam menjegal manuver terakhir penundaan pemilu. Dengan kekuatan besar di parlemen, partai ini dinilai bisa mengubah arah kebijakan partai-partai lain.
Dia menilai PDIP telah mengendus penyelundupan penundaan pemilu lewat amendemen UUD 1945. Oleh karena itu, PDIP meminta amendemen konstitusi tidak dilakukan dalam waktu dekat.
Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
