JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang meminta KPK dibubarkan. Menurut Novel, pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan.
"Poin utamanya adalah pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang tetap harus dilakukan," kata Novel dikonfirmasi, Selasa (22/8/2023).
Menurut Novel, Pemerintah dan DPR RI baik secara sengaja atau tidak sengaja telah menghancurkan KPK secara kelembagaan, melalui revisi UU KPK. Ia tak memungkiri, regulasi dan pimpinan KPK yang bermasalah membuat kinerja lembaga antirasuah terhambat.
"Dengan dilakukan perubahan UU KPK yang makin melemahkan, dan pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah (tidak punya semangat memberantas korupsi), bahkan diyakini banyak berbuat korupsi," ucap Novel.
Menurut Novel, kondisi ini juga diperparah dengan masifnya praktik korupsi di Indonesia. Karena itu, tak heran kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun.
"Ada orang yang komentar bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan karena ada jaksa dan polisi. Padahal pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan cara penindakan, pencegahan dan pendidikan. Selain itu harus ada lembaga yang dikedepankan untuk mengemban fungsi pemberantasan korupsi yang menyeluruh. (Selama ini dilakukan oleh KPK)," papar Novel.
Meski demikian, Novel meyakini pernyataan Megawati yang meminta KPK dibubarkan hanya sebuah sindiran. Sebab, internal KPK kini banyak juga melakukan praktik korupsi.
"Hal ini barangkali juga dilakukan oleh Ibu Megawati dengan memperbaiki posisi dasi Ketua KPK Firli Bahuri (dalam acara di gedung MPR beberapa hari lalu), yang dimata publik itu mestinya diartikan sebagai ada yang salah dari pimpinan KPK dan perlu diperbaiki (bukan diberikan tamabahan masa jabatan)," tegas Novel.
Oleh karena itu, Novel meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan memperbaiki kinerja KPK, jika tak ingin lembaga antirasuah itu dibubarkan.
"Tetapi kita harus mencermati bahwa tanggung jawab negara untuk memberantas korupsi harus tetap dilakukan walaupun dengan alat yang baru," papar Novel.
Senada juga diungkapkan, mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo. Ia mengaku kinerja KPK di bawah komando Firli Bahuri tak lagi efektif. Namun, bukan berarti KPK harus dibubarkan.
"Tidak setuju KPK bubar, karena KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi masih diperlukan di negeri ini," tegas Yudi.
Anggota satgasus pencegahan Polri ini menegaskan, tidak efektifnya kinerja lembaga antikorupsi terjadi karena dampak revisi UU KPK. Hal ini diperparah dengan permasalahan internal mulai dari dua pimpinannya yang pernah dijatuhkan sanksi etik, terjadinya pungli di Rutan KPK, serta ada oknum pegawainya melecehkan istri tersangka yang ditahan, hingga oknum pegawai yang korupsi uang perjalanan dinas.
"Bahkan terjadi kegaduhan di publik akibat pencopotan dan pemulangan Brigjen Pol Endar selaku Direktur Penyelidikan, dugaan kebocoran dokumen penyelidikan terkait perkara di Kementerian ESDM, termasuk kehebohan akibat ada pimpinan KPK minta maaf dan menyalahkan pegawainya ketika kasus OTT Basarnas," papar Yudi.
Ia pun meyakini, permasalahan itu bisa diatasi dan dicari solusi dengan kepemimpinan yang bisa berganti walau periode ini diperpanjang satu tahun. Ia pun berharap, Dewas KPK bisa menjatuhkan hukum berat dan tegas jika ada pimpinan dan pegawai yang melanggar etik.
"Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan publik, Firli cs harus kerja keras mengusut koruptor kakap termasuk menangkapi buronan seperti Harun Masiku yang 3,5 tahun ini masih berkeliaran. Satu tahun perpanjangan tidak boleh disia-siakan oleh Firli cs," pungkas Yudi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengaku meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. Ketua Umum PDI Perjuangan itu menilai, kinerja lembaga antirasuah kini tak lagi efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ungkap Megawati dalam acara BPIP di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Menurut Megawati, seharusnya KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Salah satunya, memberantas pelaku korupsi sampai ke akarnya.
"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," pungkas Megawati.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
