Pertemuan Nadiem dan Megawati Bukan Membahas Reshuffle

Politik | Kamis, 22 April 2021 - 13:45 WIB

Pertemuan Nadiem dan Megawati Bukan Membahas Reshuffle
HASTO KRISTIYANTO

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bertemu dengan Presiden ke-5 dan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Nadiem dengan Megawati sudah dilakukan beberapa kali, guna membahas politik pendidikan yang bertumpu pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Politik pendidikan untuk meletakkan landasan kebudayaan bagi kemajuan bangsanya melalui penguasaan iptek, politik pendidikan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa. Jadi dialog tersebut memang perlu bagi kepentingan kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional bangsa,"ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (21/4).


Hasto menuturkan, pertemuan yang dilakukan pada Selasa (20/4) selama dua jam. Banyak hal yang dibahas antara dua tokoh tersebut.

Hasto mengatakan, Megawati berulang kali menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang menggelorakan rasa cinta pada tanah air tidak hanya melalui teori, namun juga praktik, guna memahami apa itu gotong royong, nasionalisme, dan pengenalan Indonesia yang begitu plural.

"Jadi bukan hanya aspek kognitif saja. Ibu Mega juga banyak menceritakan pengalamannya ketika oleh Bung Karno diminta belajar di Perguruan Cikini yang didirikan oleh para pejuang perempuan,"katanya.

Hasto berujar, jika kemudian ada yang mengaitkan dengan isu reshuffle, harus dipahami bahwa PDIP selalu memegang prinsip bahwa reshuffle hanya terjadi atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Pertemuan tersebut tidak membahas hal itu (reshuffle, red). Karena persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental,"tuturnya.

Hasto juga mendukung kinerja Nadiem seperti dengan mencanangkan pendidikan yang memerdekakan dan berakar pada falsafah pemikiran Ki Hadjar Dewantara.

"Partai tidak melihat menteri sebagai individu. Partai melihat menteri sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden yang berfokus pada upaya menjalankan konstitusi dan UU dengan selurus-lurusnya,"katanya.

"Terlebih pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan. Atas pemaparan Menteri Pendidikan bagaimana pendidikan juga membumikan Pancasila sangat menarik dan penuh dengan inovasi dan terobosan,"pungkasnya.

Ada yang Sengaja Incar Kursi Mendikbud

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di garda terdepan membela Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar tidak di-reshuffle.

Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, dirinya tak melihat adanya relevansi dan urgensi kursi Mendikbud diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
"Saya tidak melihat ada relevansi dan urgensinya untuk mengganti Nadiem,"ujar Andreas saat dikonfirmasi Rabu (21/4).

Andreas mengatakan selama bermitra dengan Kemendikbud, dirinya melihat sudah banyak prestasi yang diberikan oleh Nadiem Makarim. Termasuk implementasian keinginan Presiden Jokowi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Dengan Merdeka Belajar yang sedang on going, peningkatan status guru-guru honor menjadi PPK dan sekarang sedang dipersiapkan Revisi UU Sisdiknas,"katanya.

Oleh sebab itu, Andreas menduga banyak pihak-pihak yang menyerang Nadiem Makarim tersebut hanya karena ingin mengambil kursi Mendikbud. Sehingga hal ini yang sangat ia keluhkan. "Jadi saya juga duga seperti itu (ingin mengambil kursi Mendikbud, red),"ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang belakangan diserang mengenai kamus sejarah yang tidak mencantumkan pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari.

Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai pelajaran wajib di jenjang kuliah.

Selain itu hilangnya frasa agama dalam Visi Pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.(jpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook