ROHIL (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) memberikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian partai politik (Parpol) Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dinilai memiliki konsen pada upaya memerangi politik uang atau transaksional dengan mengelar kegiatan berupa deklarasi Satuan Tugas Anti Politik Uang (Satgas Sapu) Hanura dan sarasehan pengawasan pemilu, Kamis (20/9) di Bagansiapiapi.
Hal itu diungkapkan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Rohil Drs H Fery H Parya saat memberikan kata sambutan dilanjutkan dengan pembukaan resmi kegiatan tersebut.
Hadir pada saat itu Ketua DPD Hanura Riau dr H Agus Widayat MM, Ketua DPC Hanura Rohil Cutra Andika SH, Camat Bangko Julianda SH, perwakilan Kesbangpolinmas Rohil, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Syahyuri SHI, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Supriyanto serta jajaran pengurus, tokoh organisasi, pemuda, masyarakat.
“Apa yang dilakukan oleh Hanura merupakan contoh yang bagus untuk menciptakan perpolitikan yang baik, berintegritas, sehingga para tokoh atau wakil rakyat yang terpilih adalah merupakan yang benar-benar berkualitas,” kata Fery.
Pemerintah terangnya secara nasional sampai pada tingkatan terbawah memiliki perhatian dan upaya agar kegiatan yang berbau transaksi uang ditiadakan, hal itu terlihat dari adanya komitmen pemerintah dengan membentuk tim Saber Pungli. Dukungan kemudian dinyatakan oleh pemkab Rohil dengan membentuk semacam unit saber pungli yang diaktifkan di setiap instansi, kantor yang ada di lingkungan pemkab Rohil.
Selanjutnya apa yang dilakukan oleh partai Hanura terang Ferry bisa dikatakan lebih dalam lagi, artinya memiliki kesadaran politik untuk tidak hanya mendukung hal tersebut malahan dibuktikan dengan membentuk langsung satgas.
Satgas itu memberdayakan para kader partai yang secara berjenjang dan menyeluruh menjalankan tugas untuk pengawasan, sekaligus investigasi terkait dengan potensi politik transaksional yang melibatkan kader terutama calon legislatif dari Hanura.
“Tentunya hal itu diharapkan dapat memberikan pengaruh pada terwujudnya sistem perpolitikan yang lebih baik di negeri ini, dan sepengetahuan saya ini merupakan yang pertama dilakukan oleh parpol. Tentunya pemerintah mendukung dan memberikan apresiasi atas langkah yang telah dilakukan,” kata Fery.
Ketua DPD Hanura Riau Agus Widayat menegaskan pembentukan satgas Sapu sebagai komitmen partai untuk mewujudkan sistem perpolitikan kepartaian yang semakin baik da bersih. Ia menegaskan tidak ada kompromi bagi kader jika kedapatan atau terbukti melakukan politik transaksional.
“Kalau ada kader yang kedapatan, terbukti salah maka diberikan sanksi. Bahkan sebelum ke bawaslu, kita sikat (sanksi, red) sendiri,” pungkas Agus Widayat.(adv)
