JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pada 2014 silam Partai Amanat Nasional (PAN) sempat bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Kala itu namanya adalah Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Padahal di pertarungan pilpres PAN satu barisan bersama dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
Citra PAN di dunia politik pun sempat dicap sebagai partai yang tidak konsisten dan mudah pindah haluan. Namun, untuk meluruskan hal itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mejelaskan alasan kenapa partai bernuansa biru ini memutuskan pindah haluan.
Menurutnya, saat di DPR pertarungannya tidak seimbang. Karena partai-partai yang tergabung dengan KMP terlalu banyak. Sementara KIH koalisi pendukung pemerintah memerlukan bantuan untuk bisa mengimbanginya.
”Kala itu kolasi dikuasai oleh KMP. Kalah voting, sehingga PAN akhirnya memutuskan bergabung ke pemerintah,” ujar Eddy dalam diskusi di kawasan Jalan Wijaya, Jakarta, Jumat (19/7).
Eddy menambahkan, kondisi ini berbeda dengan di 2019 ini. Saat 2014 banyak partai yang mendukung Prabowo Subianto. Namun di 2019 ini kebalikannya. Sehingga hal itu harus bisa dibedakan PAN tidak akan gegabah memutuskan bergabung ke pemerintah. ”Saat ini kondisisnya berbeda. PAN tidak diminta untuk gabung juga,” katanya.
Bahkan Eddy mengatakan, ada saja dari kader-kader di daerah yang menuduhnya bakal ikut mendukung Jokowi seperti di 2014. Ia pun mengeluhkan adanya tudingan yang tidak benar tersebut.
Dengan sabar Eddy menjelaskan, bahwa PAN belum memutuskan sikap politiknya mengenai arah dukungan di 2019. PAN sadar bukan partai pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. ”Saya bilang yang nawarin kursi siapa, kita ini bukan yang mendukung Pak Jokowi. Kita tahu diri, kita tidak diajak dan kita tidak ditawari kursi,” ungkapnya.
