JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memilih ketua umumnya untuk masa bakti atau periode 2021-2026. Ketua Pimpinan Sidang Muktamar IX PPP Amir Uskara mengatakan dari hasil kesepakatan bersama bahwa kader partai berlambang Kakbah ini sepakat menetapkan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP.
“Muktamar IX menimbang dan seterusnnya memperhatikan pendapat dan saran memutuskan menetapkan saudara Suharso Monoarfa sebagai ketua umum 2021-2026,” ujar Amir Uskara secara virtual, Sabtu (19/12). “Setuju,” jawab kompak kader PPP.
Selanjutnya Amir mengatakan, Ketua Imum PPP terpilih Suharso Monoarfa bisa menyusun kepengurusan untuk periode 2021-2026. “Selanjutnya ketua umum terpilih menyusun struktur kepengurusan,” ujarnya.
Kemarin, terdapat dua kandidat calon ketua umum PPP yakni Suharso Monoarfa dan Taj Yasin. Suharso Monoarfa adalah Plt Ketua Umum PPP setelah Romahurmuziy tersangkut kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suharso juga saat ini adalah Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional di Kabinet Indonesia Maju.
Sementara itu, Taj Yasin merupakan kader PPP yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dia mendampingi Ganjar Pranowo untuk memimpin Jawa Tengah. Taj Yasin juga diketahui merupakan anak dari tokoh PPP yang juga Kiai Maimun Zubair.
Sebelum penetapan ketua umum, DPW-DPW PPP telah menyampaikan pandangan umumnya terkait laporan Plt Ketua Umum PPP Suharso dan Sekjen PPP Arsul Sani. Dalam pandangannya, mereka secara umum menerima laporan tersebut.
Tidak hanya menerima laporan DPP, namun sebagian besar menyampaikan apresiasi kepada Suharso yang telah membawa PPP lolos dari lubang jarum di Pemilu 2019 lalu. Oleh karena itu sebagian besar Ketua DPW merekomendasikan Suharso terpilih kembali secara aklamasi.
“Kami mengaklamasikan Suharso Monoarfa menjadi Ketua Umum DPP PPP 2020-2025,” kata Ketua DPW PPP NTT Djamaludin Lonek yang mengikuti Muktamar dari Zona Makassar 2 dalam keterangannya, Sabtu (19/12).
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, Abdul Rasyid yang mewakili Zona Surabaya. Dalam pendangannya, Rasyid menyebut bahwa kepengurusan yang akan datang harus mengantisipasi tantangan yang muncul di masa mendatang. Salah satunya potensi kenaikan parlementary threshold yang kemungkinan naik menjadi sekitar 5 persen.(jpg)
