Tidak Ada Muktamar Luar Biasa PPP

Politik | Senin, 30 Januari 2023 - 11:33 WIB

Tidak Ada Muktamar Luar Biasa PPP
Plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono di sela-sela menghadiri puncak harlah ke-50 yang digelar DPC PPP Gresik di Ponpes Mambaus Sholihin, Gresik, Jakarta, Ahad (29/1/2023). (ISTIMEWA)

GRESIK (RIAUPOS.CO) – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak ada agenda Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk memilih pengurus definitif. Meski ada suara-suara desakan untuk MLB, tidak masalah jika ketua umum dijabat pelaksana tugas (Plt) menyambung Pemilu 2024.

''Tidak ada agenda (MLB) itu,'' kata Muhammad Mardiono, Plt Ketua Umum DPP PPP, yang didampingi Sekjen Muhammad Arwani Thomafi di sela-sela menghadiri puncak harlah ke-50 yang digelar DPC PPP Gresik di Ponpes Mambaus Sholihin, Gresik, kemarin (29/1).


Mardiono menyatakan, organisasi memiliki mekanisme. Ada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). ''Tidak asal bersuara. Belum tentu juga yang bersuara memiliki hak suara dalam organisasi,'' lanjutnya.

Dia menjelaskan, status ketua umum yang dijabat Plt tidak menjadi masalah. Termasuk dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, status ketua umum PPP juga Plt.

Di tengah persiapan menghadapi Pemilu 2024, Mardiono tak menampik adanya isu bahwa dirinya adalah golongan Syiah, yang sengaja dipasang untuk menghancurkan PPP dari internal. Bagaimana mungkin isu itu sampai terjadi. Dia sudah 25 tahun berada di PPP. ''Pernah mengemban berbagai jabatan, lalu mau menghancurkan PPP? Itulah politik. Saya nanti akan lawan. Di saat (PPP) krisis, saya pertaruhkan jiwa dan raga,'' tegasnya.

Dikatakan, usia PPP sudah 50 tahun. Sudah pengalaman jatuh bangun, serta hubungan panas dingin dengan pemerintah. Khususnya di pemerintahan Orde Baru. Pengalaman sejarah itu bakal menjadi bekal perjuangan PPP di masa depan.

Mardiono mengaku tak punya ambisi politik untuk menjabat Ketum PPP. Sudah berkali-kali diminta, namun ditolak. Pada muktamar PPP di Pondok Gede, Jakarta, misalnya. Peserta muktamar mendaulatnya sebagai ketua umum, namun saat itu juga dia menolak. ''Saya bilang tidak siap dan belum maksimal mengabdi,'' ungkapnya.

Begitu pula saat muktamar PPP di Surabaya. Ketika itu, dia mengaku diminta oleh KH Maimoen Zubair (almarhum) untuk menjadi ketua umum sebagai penengah konflik antara Djan Faridz dan Romahurmuziy. Namun, dia menyatakan tetap belum siap.

Mardiono juga menegaskan, dirinya yang berjuang di tengah krisis PPP ketika Romahurmuziy selaku ketua umum ditangkap KPK. Dia pun turut mengantarkan Suharso Monoarfa terpilih menjadi ketua umum dalam muktamar PPP di Makassar.

Sementara itu, Sekjen DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi menegaskan, pihaknya tengah berjuang untuk dapat mengembalikan suara PPP dalam Pemilu 2024. ''Kami fokus menyiapkan tahapan pemilu, menyiapkan caleg, saksi, dan lainnya, serta mengampanyekan agar kami bisa mengembalikan suara di DPR,'' ujarnya.(yog/c18/hud/jpg)

 









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook