JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membuka peluang untuk diadakannya revisi Undang-undang Terorisme. Hal ini menyusul peristiwa bom Sarinah, Kamis (14/1) lalu dan maraknya paham radikalisme menyusup ke tengah-tengah masyarakat Indonesia.
”Kita harus melihat secara menyeluruh ya dari aspek legalnya, kita juga harus memberikan dukungan, bagaimana pemerintah memiliki alat negara untuk memberantas terorisme ini," kata Hasto saat menghadiri Apel Kebhinekaan Lintas Iman Bela Negara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad (17/1).
Wacana revisi UU Terorisme ini dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA saat menghadiri acara yang sama. Hasto mengatakan Fraksi PDI P akan menampung aspirasi ini dan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk salah satu upaya meredam aksi terorisme ini. Ia juga mengaku akan membuka dialog dengan tokoh yang mengerti persoalan ini.
”Sehingga diperlukan upaya untuk melakukan revisi undang-undang tentu saja, fraksi PDI perjuangan akan mendengarkan aspirasi tersebut. Kemudian juga akan berdialog dengan para tokoh yang punya kompentensi dengan persoalan ini," jelas Hasto.
Hasto tak khawatir jika undang-undang ini direvisi maka Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru. Lebih penting menurutnya mendengarkan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, sambil memperhitungkan segala perspektif dalam revisi undang-undang ini.(int/jrr)
