JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons soal keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap disebut 'Pak Lurah'. Menurut Paloh, sebutan itu hanya sebatas candaan.
"Ada perumpamaan semua harus atas persetujuan 'Pak Lurah', saya kira sebagai sebuah jokes saja, ada science of human bagus juga di negeri ini ya kan," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Selain itu, Surya Paloh menyambut positif pidato Jokowi pada Sidang Tahunan MPR 2023. Terlebih, Kepala Negara menyinggung soal pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan bonus demografi.
"Itu luar biasa sebenarnya kalau bisa kita capai, permasalahannya apakah kita menganggap pikiran dan harapan-harapan tadi, target-target tadi itu cukup berbasis pada realisme yang ada, realistik kah, atau memang itu hanya sekadar memacu motivasi kita," ucap Paloh.
Ia juga menekankan target itu harus serius untuk dicapai. Sehingga tidak sebatas hanya pada harapan.
"Agar bergerak ke arah pencapaian seperti itu, kenapa? Menurut saya ketika pencapaian seperti itu bisa kita capai kita patut syukuri dan itu spektakuler," tegas Paloh.
Sebelumnya, Presiden Joko Jokowi angkat bicara terkait tudingan dirinya sebagai penentu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024. Bahkan, tudingan tersebut menggunakan kode 'belum ada arahan Pak Lurah'.
"Setiap ditanya soal siapa capres cawapres-nya. Jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah.' Saya sempat mikir. Siapa 'Pak Lurah' ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).
"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," sambungnya.
Kepala negara menegaskan, konstitusi dan UU Pemilu sudah mengamanatkan bahwa pasangan capres-cawapres diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik. Karena itu, yang paling berhak menentukan pasangan capres-cawapres atau ketum atau pimpinan partai politik yang memenuhi syarat.
"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu parpol dan koalisi parpol," pungkas Jokowi.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
