JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo semakin mempertegas rencana pemindahan ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan secara terbuka dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPD dan DPR di Ruang Rapat Paripurna I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (16/8).
Presiden Jokowi menyampaikan ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. "Dengan memohon rida Allah, dengan meminta izin kepada DPR yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Presiden Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di ujung pidato kenegaraannya sekitar pukul 10.30 WIB. Mendengar pernyataan itu, tepuk tangan anggota dewan dan para senator pun bergemuruh. Suasana tidak kalah heboh di depan media center gedung Nusantara III. Tamu undangan dan para pejabat daerah ikut tepuk tangan saat mendengar pidato presiden itu melalui layar lebar.
Jokowi menyampaikan, ibu kota baru nanti bukan hanya simbol identitas bangsa. Namun juga menjadi cerminan kemajuan bangsa. "Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," papar Jokowi.
Diungkapkan, rencana pemindahan ibu kota juga dilakukan karena adanya ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Karena itu, rencana pemindahan ibukota dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Dia memastikan, ibukota baru ini akan memiliki konsep yang lekat dengan modernisasi serta ramah lingkungan. "Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," paparnya.
Di sisi lain, dia menekankan, dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Sayang, Jokowi tidak menyampaikan dengan spesifik wilayah Kalimantan mana yang diincar menjadi ibu kota negara baru. Sejauh ini wacana yang menguat adalah di kawasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah melakukan kajian serius. Dia bilang, rencana pemindahan ibu kota bukan persoalan keinginan semata. Tetapi juga harus didukung dari sumber pendanaan yang jelas. Sebab anggaran yang akan dihabiskan tidaklah sedikit. ’’Tidak simpel. Banyak yang harus dikaji. Mulai dari persoalan infrastruktur, sumber daya dan lain-lain,” kata Fadli Zon. (mar/ken/vir/agf/jpg)
Laporan: JPG
Editor: Arif Oktafian
