JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Litbang Kompas melakukan jajak pendapat terhadap responden pendukung enam partai politik (parpol), terkait sikap mereka soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Hasilnya, mayoritas responden dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, serta PKS menyatakan setuju pemilu tetap digelar sesuai waktu yang telah ditetapkan Komisi II DPR RI, pemerintah, dan KPU yakni 14 Februari 2024.
"Responden berdasarkan pilihan parpol yang setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024, PDI Perjuangan 47,8 persen, Gerindra 83,9 persen, Golkar 66,7 persen, PKB 42,9 persen, Demokrat 75,7 persen, serta PKS 92,9 persen," demikian hasil jajak pendapat Litbang Kompas.
Sebanyak 20, 6 persen kader PDIP setuju pemilu ditunda 2 sampai 3 tahun. Kader Gerindra yang setuju pemilu ditunda 6,3 persen, Golkar 11,1 persen, PKB 35, 7 persen, Demokrat 13,5 persen.
Berikutnya, Litbang Kompas mempertanyakan pandangan responden terkait kepentingan di balik usul penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, 66,7 persen menyatakan usulan tersebut demi kepentingan politik.
Sementara itu, responden yang memandang usulan itu demi kepentingan pemulihan ekonomi nasional hanya 23,4 persen.
Kemudian, jajak pendapat juga memperlihatkan bahwa 79,8 persen responden meyakini bahwa Indonesia tetap mampu mengatasi dampak pandemi Covid-19 tanpa harus mengubah atau memperpanjang masa jabatan presiden serta DPR.
Lalu, 55,5 persen responden pun menyatakan puas dengan pernyataan Jokowi yang mengaku akan tunduk dan patuh pada konstitusi serta wacana penundaan pemilu harus menaati konstitusi.
Terakhir, 71,8 persen responden menyatakan yakin pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.
Sebagai informasi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Sementara itu, fakta berbeda disampaikan oleh empat lembaga survei. Salah satunya dari LSI Denny JA yang menunjukkan bahwa mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dari survei itu diperoleh hasil sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.
Survei digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
