JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon.
Ketiganya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiga paslon dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani serangkaian pemeriksaan administrasi hingga tes kesehatan.
Penetapan ketiga paslon disahkan melalui Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023. ”Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024,” kata Komisioner KPU RI Idham Holik, Senin (13/11).
Seusai penetapan tersebut, ketiga paslon akan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut nanti malam. Selanjutnya, masa kampanye dimulai pada 28 November 2023. Dengan ditetapkannya paslon capres-cawapres, KPU akan memulai memberikan fasilitas pengamanan maksimal. KPU berkoordinasi dengan Polri untuk menugaskan 444 personel keamanan. Setiap paslon mendapatkan 2 x 74 personel keamanan.
Sementara itu, situasi politik terus menghangat. Salah satu isu yang bergulir adalah dugaan ketidaknetralan aparatur negara hingga penyelenggara. Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memastikan bahwa jajarannya akan bertindak netral. Itu sesuai dengan kode etik penyelenggara. ”Kami punya komitmen bekerja sesuai aturan undang-undang,” ujarnya.
Komitmen netralitas, lanjut Hasyim, setidaknya diimplementasikan dalam dua tindakan. Pertama, bersikap setransparan mungkin. Kedua, memberikan perlakuan yang setara di semua kebijakan. ”Kami beri akses yang setara kepada semua peserta pemilu,” ucapnya.
Hasyim menambahkan, semua tahapan pemilu juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itu, jika ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan pihak mana pun, semua bisa menyampaikan pelaporan.
Isu kecurangan memang terus bergulir. Puncaknya disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mempertanyakan tudingan kecurangan yang terus menyasar pihaknya. Bahkan seperti yang disampaikan Megawati. ”Membuat tuduhan tanpa memiliki data sama sekali, hanya menyebarkan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” cetusnya.
Teddy berharap, jangan karena melampiaskan kekecewaan dan kemarahan, lantas menyebar isu. Sebab, itu bisa menjadi serangan balik. ”Apa yang disampaikan dalam keadaan yang tidak terkontrol bisa menjadi bumerang,” tuturnya. Teddy khawatir jika kelak masyarakat menganggap, bahkan sampai meyakini, bahwa pencapaian Megawati selama ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar.
Terpisah, Menko Polhukam yang juga cawapres Mohammad Mahfud MD mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan pemilu secara jujur dan beradab. Dia tidak ingin ada kecurangan dalam pemilu. ”Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” tutur dia kemarin.
Kepada aparat keamanan dari TNI, Polri, serta aparat sipil negara, Mahfud meminta agar sungguh-sungguh menjaga netralitas. Termasuk KPU dan Bawaslu. ”Supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat,” harapnya. Mahfud pun mengingatkan bahwa netralitas aparat negara, termasuk Polri dan TNI, sudah tertuang dalam UU Pemilu. Bukan hanya itu, Mahfud juga meminta seluruh masyarakat yang tergabung dan terafiliasi dengan kontestan pemilu untuk tertib. ”Tidak membuat kegaduhan, termasuk memproduksi berita dan informasi hoaks,” tegasnya.(far/syn/c9/fal/das)
Laporan JPG, Jakarta
