Tentang praktek demokrasi di Indonesia, dijelaskan Ketua KPCPEN RI, baru-baru ini, The Economist Intellegence Unit (EUI) merilis tentang Democracy Indeks 2020. Penilaian ini dilihat dari lima indikator, yaitu proses elektoral dan pluralisme (electoral process and pluralism), fungsi pemerintahan (functioning of government), partisipasi politik (political participation), kebebasan sipil (civil liberties) dan budaya politik (political culture).
Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali bagi Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna (flawed democracy). Dalam kategori fungsi pemerintahan (Functioning of Government), Indonesia dengan skor 7.5 menunjukan kinerja lebih baik daripada kebanyakan negara di dunia (median 5.0). Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme Indonesia menempatkan skor 7,85 yang menunjukan nilai yang baik. Demikian juga dalam hal partisipasi politik kita pada skor 6,11.
Indonesia mengalami penurunan dalam hal budaya politik (political culture) dan kebebasan sipil (civil liberties). Budaya politik sangat penting untuk menopang bagi tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas. Masih ada dalam penilaian masyarakat yang kurang percaya dan bahkan tidak percaya terhadap efektivitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus di kembangkan, dari mulai tingkat elit hingga ke akar rumput. Sementara, dalam hal kebebasan sipil (civil liberties) kita harus terus meningkatkan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkantoleransi dalam kehidupan beragama, dan penghargaan terhadap HAM.
Partai Golkar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang ditunjukan dengan berbagai kebijakan dan program partai yang lebih terbuka, responsif dan demokratis. Peningkatan kualitas kader Partai ini, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik dengan materi tentang kepemimpinan; geopolitik; sistem politik dan pemerintahan; kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan publik, sistem pengganggaran hingga evidence based policy; pendidikan anti korupsi serta kemampuan komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas.
“Partai Golkar telah mendirikan Golkar Institute yang sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan, yaitu ekonomi, politik dan kepemimpinan. Pentingnya pendidikan politik dengan penguatan tiga pilar tersebut harus dilihat agar partai politik sebagai pilar demokrasi diharapkan dalam melahirkan SDM manusia, terutama meningkatkan efikasi atau ketertarikan masyarakat terhadap politik sebagai instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah lebih baik lagi di masa mendatang,” bebernya.
Dengan ideologi karya kekaryaannya, Partai Golkar dalam setiap fase perjalanannya telah konsisten memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Partai Golkar telah mengawal dan mendukung proses pembangunan bangsa seperti yang kita rasakan saat ini.
Partai Golkar juga mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai dinamika dan perubahan dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemajuan teknologi. Kader-kader Partai Golkar didorong agar memiliki kemampuan dalam membaca situasi dengan baik sehingga eksistensi Partai Golkar tetap dapat memainkan peran kenegaraannya.
“Kami menyadari bahwa kita membutuhkan transformasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini. Partai Golkar mendorong bagi pemanfaatan teknologi informasi yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita. Kami menjadi bagian yang mendorong konsep Making Indonesia 4.0. Digitalisasi dan penggunaan big data menjadi bagian dari keniscayaan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Kami mendorong bagi lahirnya inovasi-inovasi baru dari perkembangan teknologi untuk mempercepat kemajuan bangsa,” jelasnya.
Untuk menghadapi Indonesia tahun 2045 ke depan, seluruh pihak menurutnya harus menghadapi berbagai tantangan atau mega trend untuk mewujudkan kesejahteraan, antara lain: perubahan iklim dan menipisnya sumber daya, perkembangan demografi (dan aging), urbanisasi, inovasi teknologi (digital) dan revolusi industri 4.0; dan kesempatan dan ketimpangan (ekonomi dan akses). Mega trend ini menjadi faktor penting yang menggerakkan perubahan masyarakat, mempengaruhi banyak hal dimana pembuat kebijakan harus melakukan respon yang tepat. Manusia berinteraksi dengan mega trend ini dan saling mempengaruhi. Masyarakat dapat melihat ini sebagai kesempatan, namun tidak jarang menjadi sumber ketimpangan bagi yang tidak bisa beradaptasi.
Tantangan perubahan iklim merupakan isu global yang harus kita hadapi. Pemanasan Global pada tahun 2017 sudah mencapai 1% level diatas pre- industrialisasi. Diproyeksikan oleh para ahli dengan kecepatan polusi dan emisi gas seperti sekarang, maka bisa mencapai kenaikan hingga 2.5% pada tahun 2050 dan dampak kenaikannya akan sangat berat dan menjadi tidak terkendali lagi.
Menurut Airlangga, apa yang harus di kerjakan dari mulai sekarang untuk 2045 nanti? Setidaknya ada tiga pilar yang harus menjadi perhatian. Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi yang berbasis kepada global value chain, peningkatan produktivitas, pengembangan blue economy, green economy dan circular economy yang mendorong pembangunan berkelanjutan secara inklusif.
Ketiga, memperkuat ketahanan kohesi sosial dan tenun kebangsaan Indonesia. Yang pertama harus memperkuat sumber daya manusia yang terampil, berkualitas, tangguh, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sertaberprestasi. Kuncinya terletak pada pendidikan, oleh karenanya kebijakan pendidikan double track perlu diperdalam, Track pertama adalah mendorong munculnya lulusan SMA sederajat yang berkualitas dan pendidikan tinggi yang mampu berkompetisi di tingkat global. Kita harus menjadikan perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam Top 100 Dunia.
Track kedua adalah pengembangan vokasi baik itu SMK dan politeknik yang siap kerja yang berorientasi terhadap faktor permintaan yang dibutuhkan, termasuk peningkatan peserta didik pada sains, teknologi, aritificial engineering, robotik, crypto, bio-science, engineering, matematika dan manajemen.
Selain itu, belajar dari pandemi yang kita alami saat ini, kita harus memiliki perhatian serius terhadap aspek ketahanan kesehatan. Kita harus membangun sistem dan fasilitas kesehatan publik di sektor hulu yang mengedapkan aspek pencegahan terutama menyangkut gizi, penyehatan lingkungan, perubahan perilaku sehat.
Pada aspek penanganan kesehatan, membangun sistem dan fasilitas kesehatan di sektor hilir yaitu, pengobatan, yang menyangkut pengendalian penyakit, termasuk pengendalian pandemi dan endemi, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta industri obat obatan termasuk kemandirian dalam memproduksi vaksin.
Dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus meningkatan riset, pengembangan dan inovasi serta meningkatkan kerja sama secara produktif antara akademisi, pemerintah dan bisnis. Keterbukaan bekerja sama dengan para pemain global dalam rangka peningkatan kualitas para akademisi dan peneliti Indonesia.
Yang kedua dalam menghadapi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang tepat dengan melakukan modernisasi pada semua sektor: infrastruktur, energi, industri, pertanian, industri maritim dan kelautan, industri pariwisata dan kreatif, perdagangan luar negeri dan lain-lain.
Yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, adalah membangun ketahanan kohesi sosial dan tenun kebangsaan. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur bahwa kita disatukan dalam suatu ideologi negara yaitu Pancasila. Partai Golkar menilai bahwa Pancasila inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai perekat tenun kebangsaan.
Sebagai warga bangsa yang disatukan karena perbedaan dan kemajemukan, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus dijaga demi tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemajemukan dan keragaman suku, budaya, bahasa, etnis, golongan dan agama, di satu sisi merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain, mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi titik retak persatuan dan kesatuan bangsa.
Melihat kondisi sumber daya manusia saat ini dari segi kuantitas cukup besar, namun dari segi kualitas masih banyak yang perlu untuk ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian. Displin, budaya, etos kerja, jiwa nasionalisme dan kegigihan haruslah menjadi karakter bangsa.
“Hal diatas adalah merupakan prasyarat agar ditengah kita mencapai target Visi 2045, Indonesia sebagai negara tetap harus maju, di tengah kemajemukannya serta tetap punya ciri dan karakter kebangsaan yang utuh,” tambahkan.
Ia melanjutkan, “Partai Golkar sangat optimis bahwa kita mampu menjadi negara maju pada tahun 2045. Kita harus merawat komitmen kita terhadap demokrasi sebagai jalan untuk memastikan tata kelola politik dan pemerintahan yang baik.Sistem politik yang demokratis menjadikan berbagai keragaman dan kemajemukan yang dimiliki bangsa kita akan lebih terkelola dengan baik sehingga dapat menghantarkan kita ke dalam visi bersama menuju Indonesia sejahtera pada tahun 2045,” pungkasnya.
Editor: Eka G Putra
