Inilah Lima Kontrak Politik yang Wajib Diteken Capres-Cawapres Demokrat

Politik | Jumat, 13 Juli 2018 - 16:40 WIB

SBY. (JPG)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Di Pilpres 2019, sosok capres dan cawapres yang bakal diusung masih belum ditentukan oleh Partai Demokrat. Partai besutan Susilo Banbang Yudhoyono itu pun tidak ingin salah langkah terkait hal tersebut.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), nantinya capres dan cawapres yang diusung partai berlogo bintang mercy tersebut haruslah mendatangani kontrak politik.

"Maka kesediannya capres cawapres yang kami usung dalam rangka memenuhi harapan rakyat bersedia mendatangani semacam kontrak politik," katanya dalam keterangan resminya, Kamis (12/7/2018).

Dia memandang kontrak politik itu sangat penting karena selama enam bulan terakhir Demokrat mendengarkan keluhan dari masyarakat Indonesia. Karena itu, kontrak politik tersebut merupakan harapan dari rakyat Indonesia.

Dikatakannya, kontrak politik itu meliputi lima elemen. Pertama dalam bidang ideologi. Kata SBY capres dan cawapres yang diusung Demokrat harus mendukung dan mengamalkan Pancasila sehingga tidak membuka ruang apapun terhadap tumbuhnya ideologi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

"Misalnya komunikasi, dan juga tidak buka ruang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Ini posisi Demokrat dan harapan rakkat Indonesia," tuturnya.

Kedua, dalam bidang ekonomi dan kesra. SBY menyebut, rakyat Indonesia sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, sulitnya mendapatkan pekerjaan, daya beli melemah, dan hambatan dalam bidang investasi.

Oleh sebab itu, capres dan cawapres yang diusung Demokrat harus fokus terhadap hal tersebut.

"Jadi, ada upaya yang makin serius dan juga diharapkan ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia, dan tidak kalah pentingnya pajak betul-betul adil dan tidak membebani rakyat," jelasnya.

Ketiga, dalam bidang hukum dan keadilan. Dia berharap, hukum menjadi panglima tertinggi di Indonesia yang tidak berpihak ke manapun. Selanjutnya, pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan tanpa pandang bulu.

"Rakyat berharap hukum secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, negara tidak boleh melakukan intervensi. Hukum tidak dijadikan alat politik manapun," paparnya.

Keempat, dalam bidang politik dan demokrasi. Pemimpin ke depan, imbuhnya, harus menaati konstitusi dan sistem ketatanegaraan sehingga stabilitas politik berjalan baik di masa datang.

"Misalnya kebebasan berbicara, kebebasan pers harus dijunjung tinggi, netralitas negara dan aparat dalam pemilu harus ditegakkan. Kemudian rakyat berharap agar hoaks, berita palsu, berita fitnah ditertibkan secara adil," ungkapnya.

Kelima, dalam bidang kerukunan dan sikap anti-radikalisme. Dikatakannya, pemimpin ke depan harus menjaga kerukunan dalam kehidupan berbangsa, Bhinneka Tunggal Ika harus dipelihara, toleransi perlu dijaga.

Apalagi, sambungnya, pemimpin harus menolak ekstrimisme dan radikalisme dalam bentuk apapun. Tidak boleh adanya politik identitas yang bisa memecah belah persatuan.

"Harus mencegak politik sara, dalam pemilu dan pilkada, karena Demokrasi kami akan mundur ke belakang kalau politik identitas mewarnai pemilu dan pilkada," tutupnya. (gwn)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama