JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan logistik pemilu. Meski demikian, berbagai keperluan untuk pemungutan suara sudah mulai diproduksi. Bahkan, sebagian sudah didistribusikan ke daerah-daerah.
Sejak Kamis (4/10), sebagian kotak dan bilik suara yang sudah jadi langsung dikapalkan. Logistik itu dikirim ke Papua, khususnya kabupaten/kota yang menurut pemetaan KPU paling jauh. ”Sampainya itu nanti baru 23 Oktober,’’ terang Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di KPU, Selasa (9/10).
Dia menjelaskan, KPU sengaja mengubah strategi produksi dan distribusi logistik pemilu untuk memastikan tidak ada keterlambatan. Lelang untuk setiap item logistik masih dilakukan secara terpisah. Namun, kali ini KPU tidak perlu lagi berpikir mengenai distribusi. Sebab, distribusi itu sudah sepaket dengan produksi. Pemenang tender bertanggung jawab mengantarkan pesanan logistik itu ke seluruh KPU kabupaten/kota.
Misalnya, produksi kotak dan bilik suara. Proses distribusi tidak perlu menunggu seluruhnya jadi. Sebagian kotak dan bilik suara yang sudah jadi bisa langsung dikirim ke daerah. Barang-barang itu dikemas secara khusus agar bisa bertahan lama di gudang. Setiap KPU sudah diminta untuk menyiapkan gudang, baik di kantor KPU maupun menyewa.
Selain kotak dan bilik suara, produksi logistik lain menyusul. Sampul, amplop, dan tinta pemilu dijadwalkan mulai diproduksi pada 12 Oktober. Disusul segel dan hologram. Sementara itu, logistik utama berupa surat suara direncanakan diproduksi pada awal tahun depan. Disusul alat coblos, alas coblos, dan alat tulis (selengkapnya lihat grafis).
Sejumlah daerah mendapatkan prioritas dalam pengiriman logistik karena kondisi geografis yang berat. Yakni, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, pedalaman Kalimantan, serta Provinsi Bangka Belitung. ’’Itu pun tidak seluruhnya. Hanya beberapa kabupaten yang memang paling sulit dijangkau,’’ tutur mantan ketua Bawaslu Provinsi Banten itu.
Pramono mengungkapkan, strategi tersebut dibuat demi meringankan kerja KPU dalam hal logistik. Bisa saja, seluruh logistik dibuat pada Januari atau Februari mendatang karena tidak membutuhkan waktu lama untuk produksi. Namun, distribusinya akan berat. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan.
Dengan sistem mencicil itu, pengiriman logistik diharapkan bisa lebih ringkas. Kotak dan bilik, misalnya, diharapkan sudah sampai seluruhnya di kabupaten/kota sebelum 30 November. Begitu pula pengiriman tinta, sampul, amplop, dan segel diharapkan tuntas sebelum tahun ini berakhir. Selanjutnya, KPU tinggal memikirkan distribusi logistik utama, yakni surat suara beserta alas dan alat coblos pada 2019.
Setelah seluruh logistik terkumpul di kabupaten/kota, barulah KPU mengambil alih. Penyortiran surat suara hingga pengiriman ke kecamatan menjadi tanggung jawab KPU masing-masing. ’’Bisa juga meminta bantuan kepala daerah atau TNI/Polri yang punya fasilitas untuk distribusi,’’ jelasnya.
Lebih Murah
Pramono mengklaim, sistem pengadaan logistik kali ini bisa menghemat anggaran. Penggunaan e-katalog membuat perusahaan mana pun bisa bersaing secara terbuka untuk bidding pengadaan logistik. Yang mampu memberi harga termurah dengan spesifikasi sesuai ketentuan KPU tentu akan menang.
Sebagai gambaran, biaya pengadaan kotak suara hanya 29,97 persen dari pagu anggaran. KPU hanya menghabiskan Rp 284,1 miliar dari total anggaran kotak suara Rp948,1 miliar. Begitu pula bilik suara. Dari anggaran Rp196 miliar, yang terpakai Rp59,8 miliar atau setara 30,51 persen.
Sisa anggaran yang ada akan digunakan untuk menutup lubang-lubang anggaran KPU di pos lain. Salah satunya, honor PPK untuk Oktober-Desember 2018 yang sebelumnya tidak ada. Juga, untuk meningkatkan kualitas distribusi logistik dari KPU kabupaten/kota ke PPK.(byu/c7/fat/jpg)
