JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pelantikan presiden dan wakil presiden tinggal sepuluh hari lagi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun dikabarkan segera bertemu dengan para ketua umum partai pendukungnya untuk membahas susunan Kabinet Kerja jilid II. Mantan gubernur DKI Jakarta itu akan memutuskan jatah menteri untuk tiap-tiap partai.
Rencana pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Menurut dia, sebenarnya pembicaraan soal kabinet dengan ketua umum parpol sudah beberapa kali dilakukan, termasuk nomenklatur kabinet baru .
Meski demikian, pertemuan yang akan datang bakal berbeda. Sebab, Jokowi akan bertemu para ketua umum partai secara terpisah. Namun, Hasto enggan menyebutkan waktu pasti pertemuan tersebut.
Selain dengan para ketua umum partai, Jokowi akan bertemu dengan para calon menteri. ”Para kandidat menteri tentu diajak bicara juga,” ucap mantan anggota DPR itu.
Politikus asal Jogjakarta tersebut menjelaskan, sebelum memutuskan susunan kabinet secara final, presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan atau nama-nama yang akan dipilih sendiri oleh presiden betul-betul punya prestasi atau ahli di bidangnya. Baik calon menteri dari profesional, kader partai, maupun kepala daerah.
Terkait jatah menteri untuk PDIP, Hasto menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan bahwa partai banteng sebagai pemenang pemilu harus mendapatkan kursi menteri terbanyak. ”Kata Ibu Mega, ya sebanyak-banyaknya,” ucap dia.
Tapi, lanjut Hasto, partainya tidak akan kemaruk dengan jabatan menteri. Menurut dia, Indonesia harus dibangun dengan bekerja sama oleh seluruh elemen bangsa. Semua harus bersatu padu dan bergotong royong membangun Indonesia.
Apakah PDIP akan mengincar pos-pos kementerian strategis? Hasto mengatakan, semua kementerian strategis. Baik itu Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDTT, maupun kementerian lainnya. ”Jangan dianggap kementerian A lebih strategis dan kementerian lain tidak. Semua strategis,” tutur dia.
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menjelaskan, dalam menyusun kabinet, Jokowi sudah berpengalaman. Selama lima tahun menjabat, tentu presiden telah melihat secara lebih objektif dan mendalam sesuai kebutuhan bangsa ke depan.
Misalnya, kata Hasto, soal para menteri di bidang ekonomi. Tentu yang akan dipilih adalah sosok yang mampu menjawab berbagai hal di bidang tersebut. Karena itu, siapa pun yang dipilih nanti, termasuk yang diusulkan PDIP, harus bisa menyatu dengan kepemimpinan Jokowi.
Sementara itu, wacana masuknya Partai Gerindra ke kabinet mendapat respons istana. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, presiden belum mengeluarkan keputusan terkait wacana tersebut. Namun, dia menilai hal itu sesuatu yang positif sebagai bentuk kerja sama anak bangsa.
”Saya sepakat dengan Pak Ahmad Muzani (sekretaris jenderal Gerindra, Red) bahwa orientasi yang sekarang harus dibangun itu adalah membangun negara untuk kepentingan masa depan bangsa,” ujarnya kemarin.
Pasalnya, kata Ngabalin, tahapan pemilu sudah selesai. Dikotomi antarkubu relatif sudah tidak ada. Karena itu, jika Gerindra masuk ke gerbong pemerintah, Ngabalin menilai bukan hal yang salah atau hina. Apalagi, gagasan yang disampaikan Gerindra juga sama-sama bertujuan untuk membangun bangsa. ”Move on itu kuncinya di situ. Kita harus tinggalkan segala macam polarisasi,” imbuhnya.
Meski demikian, Ngabalin menegaskan bahwa presiden belum menyampaikan sikap resminya terhadap posisi Gerindra. Kalaupun nanti partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut tidak bergabung dan tetap beroposisi, menurut dia, hal itu bukan persoalan. Sebab, mengontrol jalannya pemerintahan juga bagian dari membangun negara.
