JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemilu presiden 2024 kemungkinan menjadi jatah Prabowo Subianto. Partai Gerindra pun langsung merespon dengan mengatur strategi untuk mendongkrak elektabilitas dan memenangkan Ketua Umum mereka.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menjadi spirit tambahan bagi para kader Gerindra. Pesan dari kepala negara itu seakan menjadi sinyal kuat agar Prabowo mampu menjadi pemimpin negeri. "Ini menjadi penyemangat bagi pengurus dan kader di seluruh Indonesia," terangnya di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (8/11).
Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi internal dan berusaha meningkatkan elektabilitas. Baik elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden (capres) maupun Partai Gerindra. Berbagai strategi akan dilakukan untuk menaikkan tingkat keterpilihan Prabowo.
Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan, para pengurus dan kader tidak boleh berpuas diri dengan kondisi yang ada. Konsolidasi internal akan terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Semua jajaran harus solid untuk memenangkan Prabowo sebagai capres 2024. "Kami akan bekerja keras memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden," ungkapnya.
Terkait deklarasi capres - cawapres, Dasco mengatakan, pihaknya masih belum bisa menyebutkan. Partainya tidak ingin terburu-buru dalam melakukan deklarasi. Yang jelas, kata dia, Partai Gerindra saat ini sudah menjalin kerja sama dengan PKB.
Sementara itu, deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS batal dilaksanakan pada Kamis (10/11) besok. Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan, batalnya deklarasi disebabkan karena pembahasan yang dilakukan tim kecil Nasdem, PKS, Demokrat,dan capres masih belum tuntas.
Jadi, kata Kholid, pihaknya ingin menuntaskan terlebih dahulu. Seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan pasangan capres cawapres. Kholid mengatakan, mundurnya waktu deklarasi bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan, tetapi merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi.
Sebab, lanjutnya, maksud dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi. "Yaitu merepresentasikan aspirasi masing-masing konstituennya," ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa waktu deklarasi bergantung dua hal, yaitu progres pembahasan di tim kecil, dan proses internal di masing-masing partai. Bagi PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan dilaporkan ke Majelis Syura untuk diambil keputusan.
Kholid menambahkan, sudah banyak hal yang disepakati. Terkait simulasi cawapres misalnya, akan dilakukan kajian bersama antara partai koalisi dan capres. "Koalisi perubahan akan melihat simulasi terbaik yang bisa diterima oleh empat pihak," tandasnya.
Hanya untuk Memberi Semangat Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden RI berikutnya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, hanya untuk memberi semangat. Said tak mempermasalahkan pernyataan Jokowi tersebut.
"Setidaknya menyemangati Pak Prabowo untuk maju, dengan semangat 45. Apalagi legacy-nya Bapak Presiden kan begitu,"kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).
Menurut dia, tak ada yang perlu dipermasalahkan dari pernyataan Kepala Negara tersebut. Menurutnya, Jokowi mempunyai hak untuk berbicara "Sebagai Presiden kan, masa tidak boleh mengeluarkan (pernyatan, red) apapun soal itu. Siapa pun Pak Jokowi boleh dukung deh,"ucap Said.
Meski begitu, dirinya tak bisa memastikan kalau itu sebagai sinyal kalau PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra di pesta demokrasi 2024. "Ya, kalau koalisi haknya ketua partai,"tegas Said. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan, Pilpres 2024 berpotensi dimenangkan oleh Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara HUT Partai Perindo di Jakarta Pusat, Senin (7/11). Ungkapan itu lantas disambut hangat oleh Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung berdiri dari kursinya dengan hormat kepada Jokowi. "Kelihatannya setelah ini jatahnya (Presiden) Pak Prabowo,"ucap Jokowi.
Pernyataan Jokowi yang menyinggung Prabowo Subianto pun memancing keriuhan panggung politik, karena mereka sempat menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019. "Mohon maaf, Pak Prabowo,"kata Jokowi.(lum/bay/jpg)
