JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kisruh seputar THR PNS daerah menunjukkan perencanaan pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat buruk. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Menurutnya, pemerintah tidak merencanakan dengan perkiraan yang tepat. Bahkan, dia curiga kebijakan itu orientasinya bukan untuk kepentingan THR atau ASN itu sendiri.
"Tapi lebih kepada tujuan-tujuan yang bisa dinggap politis," ujarnya, Jumat (8/6/2018).
Jika pembayaran komponen tunjangan di THR itu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), imbuhnya, tentu akan menggganggu struktur APBD yang ada.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan sebelum melakukan atau mengeluarkan kebijakan seharusnya ada komunikasi dan koordinasi yang baik, termasuk kalkulasi dari postur anggaran di anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan APBD terkait dengan THR tersebut.
Ditambahkannya, publik tentu saja tidak bodoh untuk melihat bahwa kebijakannya itu berkaitan dengan tahun politik. Menurutnya, jika memang mau meningkatkan THR, mengapa tidak dari tahun-tahun yang lalu, misalnya 2017, 2016, dan 2015.
"Jadi, jelas sekali nuansanya adalah politik dan karena itu tidak dilakukan dengan cermat, tidak tepat maksudnya, perencanaannya, makanya terjadi kekisruhan," tegasnya.
Di sisi lain, dia khawatir jika, misalnya, anggaran untuk THR itu dipaksakan di pemerintah daerah maka bisa melanggar aturan yang berlaku. Di samping itu, hal tersebut mengganggu apa yang sudah menjadi program atau prioritas pembangunan di daerah, atau penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Saya kira bisa menjerumuskan kepala daerah dari sisi maladministrasi, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan," tuntas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
