JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke KPU RI direncanakan maju dari rencana awal. Hal itu tertuang dalam draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Semula, dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka 19 Oktober 2023. Namun, dalam rancangan PKPU terbaru, KPU mengubahnya menjadi 10 Oktober atau maju 9 hari. Apabila rancangan PKPU itu disahkan, capres-cawapres tinggal sebulan lagi dari sekarang.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres-cawapres itu lantaran ada perubahan ketentuan dalam Pasal 276 Ayat 1 UU tentang Pemilu setelah keluarnya perppu. Regulasi itu menjelaskan, KPU sudah harus menetapkan pasangan capres-cawapres 15 hari sebelum masa kampanye. ’’Nah, dalam hal ini (kalau dihitung) jatuh pada 13 November 2023 (penetapan capres),’’ ujarnya, Rabu (6/9).
Idham melanjutkan, jika merujuk pada lampiran satu PKPU 3/2022, kampanye Pemilu 2024 akan dimulai 28 November 2023. Dari 13 November itu, KPU lantas menghitung mundur keperluan waktu untuk melakukan verifikasi administrasi capres-cawapres, tes kesehatan, dan sebagainya. ’’Maka jatuhlah tanggal 10 Oktober hingga 16 Oktober (masa pendaftaran),’’ ucapnya.
Dengan demikian, ketentuan pada PKPU 3/2022 yang menyebutkan pendaftaran pasangan capres-cawapres yang semula 19 Oktober secara otomatis diperbarui sesuai aturan baru. ’’Jadi, yang berlaku adalah peraturan KPU yang terbaru dan hal itu dinormakan dalam ketentuan peralihan,’’ paparnya.
Jadi, masa pendaftaran capres-cawapres nanti dipersingkat hanya seminggu. Sebelumnya, waktu yang diberikan lebih dari sebulan. Yakni, 19 Oktober sampai 25 November.
Draf rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu sudah dilakukan uji publik Senin (4/9) lalu. Setelah diuji publik, draf PKPU akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR RI.
Selain jadwal pendaftaran capres-cawapres, draf PKPU tersebut juga mengatur perubahan syarat pasangan capres-cawapres bagi yang berstatus menteri. Di draf PKPU terbaru, menteri tidak wajib mundur saat mencalonkan diri. Namun, yang bersangkutan cukup mengajukan izin kepada presiden. Perubahan itu sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan perubahan regulasi itu, parpol-parpol tertuntut untuk mempersiapkan diri. Sejauh ini, terbentuk tiga koalisi parpol yang mengusung capres-cawapres. Yakni, Nasdem-PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin); koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bacapres; serta Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, dan Gelora yang mengusung Prabowo Subianto. Dua koalisi parpol terakhir sejauh ini belum mendeklarasikan bacawapresnya.
Koalisi Anies- Imin Bentuk Tim Pemenangan Tak Dihadiri PKS
Pasca-deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana di Nasdem Tower, Rabu (6/9. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas pembentukan tim pemenangan.Hanya saja, rapat dengan agenda strategis tersebut tanpa dihadiri PKS tanpa alasan.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, dalam pertemuan kemarin pembahasan tim pemenangan belum tuntas. Selain karena pertemuan pertama, pihaknya juga masih menunggu kehadiran PKS. Meski demikian, format tim pemenangan sudah selesai disusun nomenklaturnya. “Tinggal diisi masing-masing,” ujarnya usai pertemuan.
Soal nama-nama yang diincar, Jazilul mengaku sudah ada bayangan. Namun dia belum bisa membeberkan. Yang pasti, dia tidak risau untuk mencari sosok yang berkualitas mengingat stok di internal partai pun sudah melimpah.
Di luar itu, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan diambilnya sosok dari luar koalisi. “Nanti tim penasehat akan diisi oleh para pakar tokoh, ulama, maupun profesional,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, yang akan menjadi priorotas adalah juru bicara koalisi sehingga statement yang keluar bisa satu visi. Untuk ketua tim pemenangan, Jazilul menyebut pihaknya akan menetapkan sosok yang memiliki semangat, kemampuan, serta kompetensi untuk mengatur semua barisan.
Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menambahkan, belum bisa disepakatinya tim juga karena masing-masing perlu membicarakan di internal. Termasuk juga mendengarkan masukan dari capres dan cawapres. “Tim pemenangan nasional itu nanti akan kita kukuhkan setelah parpol koalisi sudah dinyatakan lengkap,” tuturnya.
Disinggung soal PKS yang absen dalam rapat, Ali menyebutkan sedianya PKS akan hadir dalam rapat di DPP Nasdem. Dari hasil koordinasi dengan Sekjen Aboe Bakar Al-Habsyi, PKS sudah mengkonfirmasi kesiapannya. “Awalnya dapat kepastian Sekjen PKS hari ini (kemarin, red) untuk diskusi bersama,” ujarnya.
Perihal ketidakdatangannya, Ali mengaku belum mengetahui alasannya. Namun dia menampik jika itu menjadi petanda PKS bakal keluar dari koalisi. Dari pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pasca deklarasi Anies-Cak Imin, PKS masih menegaskan komitmennya. “PKS telah mengumumkan Pak Anies sebagai capresnya,’’ ujarnya.
Hanya saja, pihaknya menduga PKS masih memerlukan prosedur di internal. Sesuai AD/ART partai, keputusan dukungan pada nama cawapres juga harus melalui musyawarah majelis syuro. Nasdem sendiri, tegas Ali, akan menghormati proses yang berlangsung di internal PKS. Pihaknya tidak akan mendesak apalagi menjatuhkan deadline. “Karena kita menghargai betul kedaulatan partai,” tuturnya.
Terpisah, Partai Demokrat mulai mengambil ancang-ancang menetapkan koalisi terbaru. Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindoan mengatakan, meski baru saja menyelesaikan ‘perceraian’ dengan koalisi perubahan, demokrat tidak ingin meratapi lama. Pihaknya ingin segera beranjak maju.”Tentu kami akan maju, move on ke kerja sama dengan koalisi yang baru,” ujarnya, Rabu (6/9).
Sejak Senin (4/9) digelar rapat pleno DPP dan kemarin dilanjutkan dengan rapat bersama semua. Ketua DPD, Jensen menyebut tengah dibahas opsi untuk melangkah kerja sama yang baru ini. Diakuinya, salah satu opsi yang dibahas adalah merapat ke koalisi PDIP. “Tentu lampu hijau di publik yang sudah disampaikan teman-teman PDIP ini akan jadi pembahasan bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya,” tuturnya.
Dia belum bisa membeberkan kans terealisasinya opsi tersebut. Yang jelas, jika terjadi, Jensen meyakini sebagai petanda baik. “Jika kerja sama ini terjadi, hasilnya akan sangat baik untuk publik, masyarakat dan bangsa kita,” jelasnya.
Jensen juga membeberkan soal kans pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarno Putri. Baginya, jika itu terealisasi, maka bukan sekedar baik untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi Indonesia.
Pihaknya meyakini, publik juga mengharapkan membaiknya hubungan SBY dengan Mega. “Rekonsiliasi Nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi. “Tembok berlin” Indonesia akhirnya runtuh,” jelasnya.
Sementara itu, partai politik pendukung Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan rencana Partai Demokrat yang ingin bergabung. Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya sangat membuka diri bagi partai lain yang ingin bekerjasama.
Namun, kata Arwani, sebelum Demokrat resmi bergabung, PPP, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo akan membahas persoalan tersebut. “Perlu ada komunikasi lebih dulu,” paparnya di komplek parlemen, Senayan, Rabu (6/9).
Jadi, masuknya partai lain ke dalam pendukung Ganjar harus diputuskan bersama. “Itu akan menjadi domain bersama ya, tidak hanya bagi PPP,” ucap anggota DPR RI itu.
Terkait peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Ganjar, Arwani mengatakan bahwa pihaknya tidak mau berandai-andai. Memang, kata dia, AHY masuk dalam daftar lima nama bakal cawapres Ganjar. Namun, penentuan nama cawapres akan dibahas bersama para ketua umum partai pendukung Ganjar.
Arwani belum bisa memastikan, kapan nama bakal cawapres diputuskan dan diumumkan. “Nanti ada pembahasan bersama. Tentu, kami menghormati dan mengikuti tahapan yang ada,” ujarnya. (idr/syn/far/elo/lum/c18/hud/das)
