JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kecelakaan kapal yang terjadi secara beruntun belakangan ini menuai sorotan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Adapun insiden teranyar adalah KM Maju Lestari di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan.
Insiden itu mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia.
"Saya membaca di berita, sudah 35 korban tewas. Kami berharap jumlahnya tak bertambah lagi, dan para korban yang selamat dapat segera diberikan pelayanan dan jaminan pembiayaan perawatan dari pemerintah," ujarnya, Kamis (5/7/2018).
Baca Juga :
MAKI Bakal Gugat ke PTUN, jika Firli Bahuri Tak Diberhentikan Tidak dengan Hormat dari KPK
Adapun kejadian tragis itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera membenahi sektor transportasi laut. Dia menyebut, gembar-gembor pemerintah soal pembangunan poros maritim ternyata tak berefek pada jaminan keamanan bagi transportasi laut.
“Artinya, bisa jadi poros maritim selama ini hanya jargon saja. Tidak dirancang dan dikerjakan secara serius," jelas wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
Diterangkannya, Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya memiliki priprotas tinggi terhadap jaminan keselamatan kapal penumpang. Sementara selama ini, imbuhnya, fokus pemerintah masih soal transportasi darat dan infrastrukturnya.
"Perlu dipikirkan secara serius pelayanan transportasi air, baik laut, danau, dan sungai," tegas wakil ketua DPR yang mengoordinasikan urusan politik, hukum dan keamanan itu.
Kejadian itu, kata dia lagi,. seharusnya bisa dihindarkan jika pemerintah melihat tren kenaikan angka kecelakaan laut. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat pada 2014 ada tujuh kecelakaan kapal laut.
Adapun angkanya bertambah pada 2015 ada 11 kecelakaan, sedangkan pada 2016 meningkat menjadi 18 kecelakaan. Sementara, pada 2017 angkanya meningkat menjadi 34 kecelakaan.
"Ini bukan perkembangan baik. Peningkatan jumlah kecelakaan, mengesankan seperti adanya pembiaran yang cukup lama pada keselamatan dan keamanan kapal penumpang," ucapnya.
Dia menyatakan, ironisnya, meski angka kecelakaan meningkat, tak ada perhatian terhadap peningkatan transportasi air. Fokus pemerintah, sambungnya, justru lebih pada pembangunan transportasi darat, seperti jalan tol yang mudah terlihat dan populer.
Oleh sebab itu, dia meminta Kementerian Perhubungan segera membenahi penataan sistem dan infrastruktur transportasi laut. Hal yang harus diperhatikan adalah sistem pengawasan terhadap kondisi kapal.
"Dalam kasus KM Sinar Bangun kemarin, misalnya, bagaimana bisa kapal yang tak memiliki manifes diizinkan berlayar? Itu semua menunjukkan pengawasan sektor transportasi laut memang sangat minim," paparnya.
Oleh sebab itu, dia mengharapkan kecelakaan KM Lestari Maju harus menjadi yang terakhir. Peristiwa itu harus menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, menata dan memperbaiki sistem dan infrastruktur transportasi air Indonesia lebih serius.
"Jangan sekadar jargon. Pemerintah juga jangan terus menerus mengurusi jalan tol, tapi mengabaikan transportasi lainnya. Kita berharap kecelakaan serupa tidak terulang kedepannya," tandasnya.(boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
