JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Partai Demokrat setuju dengan usulan pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tidak berbarengan seperti di 2019 ini. Ide itu sejalan dengan sikap politik Golkar dan PDIP.
"Soal ide soal pileg dan pilpres kembali dipisah, kami Partai Demokrat sepakat dengan rekomendasi Golkar di kongresnya," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon Jansen saat dikonfirmasi awak media, Rabu (4/11).
Menurut Jansen, salah satu perjuangan parlementer Partai Demokrat saat ini adalah soal revisi terhadap UU Pemilu. Hal itu karena banyak tuduhan pemilu kemarin dianggap terlalu panas dan memakan banyak korban penyelenggara Pemilu.
Sehingga menurut Jansen, salah satu solusinya adalah kembali memisahkan penyelenggaran Pileg dan Pilpres.
"Ini ibarat satu resepsi untuk dua perkawinan. Awalnya dipikir efisien dan menekan biaya faktanya ternyata tidak. Satu jenis pemilu saja sudah buat panas, apalagi dua jenis pemilu digabung sekaligus," katanya.
Karena itu, lanjut Jansen, haris dicari akar masalahnya, jangan sampai timbul korban lagi dari panitia pengawas pemilu seperti di Pemilu 2019 kemarin.
"Ini ibaratnya kalau mobil kita panas over heat yang harus kita cek dulu itu adalah sistemnya. Jangan-jangan radiator atau kipasnya memang tidak beres," tambahnya.
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta para kadernya memperjuangan usulan Pilpres dan Pileg tidak berbarengan. Sehingga nantinya mengawal revisi UU Pemilu.
"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu," ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (3/12).
Menteri Perkonomian itu juga meminta kadernya melakukan kajian terhadap pelaksaan Pemilu serentak 2019 kemarin. Karena di Pemilu itu Pileg dan Pilpres berbarengan.
Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Pemilu yang dijalankan saat ini sudah cukup baik. Namun PDIP mewacanakan adanya hajatan Pilpres tidak lagi berbarengan dengan Pileg.
"Karena itu, PDIP mewacanakan Pilpres tidak dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif," ujar Hasto.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
