JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Paket Pelatihan di Program Kartu Prakerja akhirnya dihentikan sementara oleh pemerintah. Langkah tersebut dianggap tepat karena mengakomodir keinginan publik yang selama ini menagggap program tersebut tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin kepada Wartawan, Sabtu (4/7/2020) di Jakarta. Selain menimbulkan pro dan kontra, kata Sultan, program tersebut juga berpotensi menjadi bancakan oknum-oknum tak bertanggungjawab.
"Saya apresiasi langkah penghentian paket pelatihan dalam program yang menjadi polemik selama tiga bulan Kartu Prakerja ini berjalan," ujarnya.
Hal ini kata dia, bisa dilihat dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah ini.
"Misalnya, keterlibatan delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja yang menurut KPK tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya.
Temuan KPK itu menurut Senator asal Bengkulu ini, menunjukkan, lima dari delapan perusahaan tersebut memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu.
"Sekali lagi saya dukung langkah Pemerintah untuk menghentikan program pelatihan Prakerja itu," tandasnya.
Namun demikian kata Sultan, sebaikanya pemerintah tidak hanya menghentikan paket prlatihan saja, tapi sekaligus Program Kartu Prakerja nya yang dihentikan.
"Kalau nantinya setelah diperbaiki dan dievaluasi ternyata masih bermasalah ya yang dihentikan programnya jangan cuma pelatihanya saja," pinta Sultan.
Ia berharap, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bisa membuat program pengganti Prakerja yang betul-betul bisa mengurangi angka pengangguran. Terlebih dampak dari Pandemi Covid-19 ini tidak sedikit para buruh dan tenaga kerja yang dirumahkan alias kehilangan pekerjaan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan Kartu Prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/.
Surat per tanggal 30 Juni 2020 itu ditujukan kepada mitra proyek kartu Prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, dan Tokopedia. Sebelumnya kartu Prakerja juga menuia sorotan dari KPK hingga ditemukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan kerugian negara.
Di dalam surat tersebut dijelaskan penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pelaksana program kartu prakerja. Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan.
Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform.
Kedua, tak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan.
Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket Prakerja.
Laporan: Yusnir (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
