JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam, menuai kritik. Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai, sikap Jokowi tersebut tidak etis.
Ia mengatakan, Istana Negara merupakan tempat kepala negara memimpin rapat kerja bersama menteri-menterinya. “Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya (Jokowi). Jadi menurut saya nggak etis mempertontonkan itu di depan rakyat,” kata Andi Arief kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).
Elite Partai Demokrat ini mengungkapkan, seharusnya Jokowi menggunakan tempat-tempat yang tidak mengandung unsur kenegaraan, jika ingin menggelar pertemuan bersama elite partai politik.
“Memang nggak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh, tapi secara etika kurang pas. Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah, di tempat mana gitu tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja,” tegasnya.
Andi Arief lantas mencontohkan, tempat yang tepat menggelar pertemuan politik yakni saat Jokowi menghadiri acara silaturahmi Ramadan bersama parpol koalisi pemerintahan di kantor DPP PAN beberapa waktu lalu. Menurutnya, ketika istana dijadikan tempat pertemuan pimpinan parpol justru menyakiti hati masyarakat.
“Ngga cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu,” papar Andi Arief.
Lebih lanjut, Andi Arief tak mempermasalahkan pertemuan Jokowi bersama enam ketum parpol untuk konsolidasi Pilpres 2024. Ia hanya menyayangkan, jika ada agenda politik dibahas di Istana.
“Terserah saja itu kan hak kalau mau konsolidasi silakan, tapi tempatnya juga, kan bahaya itu artinya bahwa Presiden Jokowi memberi pesan kepada seluruh penegak hukum harap mendukung calonnya karena dilakukan di istana. Karena itu bahaya itu,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Eka G Putra
