Menurutnya, suara Golkar akan menurun dibandingkan Pileg 2014. Dijelaskanya, Golkar diuji awalnya dengan kasus eks Ketumnya Setya Novanto. Lalu, berlanjut ke Idrus Marham dan Eni Saragih.

’’Dengan banyak tertangkapnya kader Golkar maka ini akan memperlemah suara Golkar. Bila pada Pileg sebelumnya Golkar dapat 14 persen, mungkin kali ini 10 persen saja,” kata Hendri kepada wartawan, Senin (8/4/2019).

Hendri menambahkan dengan kasus hukum yang menjerat kadernya, Golkar bakal mengalami kesulitan berada di posisi sebelumnya, yakni di dua besar. Apalagi melihat dinamika politik dengan melajunya Gerindra dengan coattail effect Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Lalu, kemungkinan sodokan partai menengah lain yang berpeluang meraih tiga besar. Mungkin di Pileg 2019 bisa jadi pencapaian terendah Golkar sejak pemilu berlangsung,” ujar Hendri. Hendri juga menjelaskan, dengan sistem Pileg 2019 yang digelar serentak dengan pilpres bukan perkara mudah. Apalagi, selama ini Golkar identik dengan kekuatan kader individu. Artinya, bila kader individu tersebut tersangkut kasus hukum maka suara akan berpengaruh.

Ia mencontohkan Setya Novanto sebagai kader Golkar yang punya basis suara dari Nusa Tenggara Timur. Otomatis di daerah tersebut akan kekurangan suara dengan masuknya Setnov di kasus hukum. ’’Ini karean Golkar kuat di masing-masing individu kadernya,’’ kata Hendri.

Di Pileg 2014, Golkar berada di posisi kedua di bawah PDIP. Tiga besar hasil Pemilu 2014 adalah PDIP dengan perolehan 18,95 persen, Golkar 14,75 persen, Gerindra 11,81 persen. Sejak Reformasi dengan pemilihan langsung, Golkar konsisten minimal menembus dua besar. Bahkan di Pileg 2004, Golkar pernah menjadi juara dengan 21,58 persen.

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kader Golkar yang juga anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso.