"Bappenas mendorong KemenPan dan KemenKeu agar bentuk Perpres dapat diusulkan lebih generik, agar BLU misalnya pariwisata tidak lama untuk memperoleh PerPres Honorarium," ujar Bambang.

Untuk itu Bambang mengapresiasi Menpar yang mampu menginisiasi dana untuk menanggulangi honorarium Badan Pelaksana Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) hingga saat ini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri menyatakan tidak ada kendala dan sudah memberi persetujuannya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan dalam pernyataanya menyambut baik paparan ringkgas Menteri Pariwisata Arief Yahya. Secara substansi diutarakan Luhut, Menpar sangat menguasai zona "Single Management, Single Destination" Borobudur.

"Dan akan merangkumnya dalam Visioning Masterplan Borobudur," ujar Luhut.    

Menko Maritim selanjutnya juga mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Pariwisata dan telah menunjukkan arah sebagai penyumbang devisa Indonesia terbesar tahun 2019 nanti.

"Silakan Badan Otorita (Borobudur) mengembangkan sayapnya. Saya percaya dengan Pak Menpar Arief, BOB ini akan segera running," ujar Luhut.

Menteri Pariwisata Arief Yahya bersyukur dengan cepatnya proses pembentukan struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Borobudur. Ia mengatakan, BOP akan mmenjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan potensi wisata budaya berkelanjutan yang mampu menarik 2.000.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2019.