JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Semangat Indonesia Incorporated dalam memajukan pariwisata Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia melaju kencang. Berbagai Kementerian/Lembaga bekerja bersama, bersatu padu, mengawal kebangkitan pariwisata Indonesia tidak hanya di kawasan regional, tapi dunia.
Bertempat di Kantor Kemenko Maritim, Senin (22/8) pagi, digelar rapat koordinasi ke-II Badan Otorita Pariwisata Borobudur (BOB).
Dalam rapat yang dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, hadir Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur itu menghasilkan kesepakatan penting bagi kelangsungan pengembangan Borobudur, salah satu destinasi prioritas pariwisata.
Mulai hari ini, Senin (22/8) Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur mulai bertugas menyusul rampungnya berbagai proses administrasi Kepala BOP.
Sebelumnya, pembentukan Badan Otorita Pariwisata Borobudur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur yang sudah disahkan presiden 11 April lalu dan diundangkan pada 12 April 2017.
"Pak Menpar, sampai di kantor tadi pagi (Senin 22/8) langsung saya tanda tangan Surat Persetujuan tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kelola) Badan Otorita Borobudur yang akan dipimpin oleh Direktur Utama," ujar Asman Abnur dalam rakor.
Dalam rakor yang diawali dengan paparan Menpar Arief Yahya tersebut, semua peserta rakor sepakat dan sejalan dengan apa yang menjadi konsep besar Menpar untuk Borobudur.
"Bappenas siap mendukung dan secara khusus untuk Toba, Mandalika dan Borobudur sudah dilakukan mapping untuk 2018 dan siap harmonisasi anggaran di Bappenas," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Namun ia menitikberatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Honorarium terkait Badan Layanan Umum (BLU) yang prosesnya melalui KemenPan dan KemenKeu.
Ia mengusulkan cukup satu Perpres Honorarium BLU Kepariwisataan, sehingga tidak perlu banyak Perpres. Tinggal merevisi Toba sehingga menjadi generik.
