JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak ingin kontroversi Program Organisasi Penggerak (POP) menjadi bola liar. Setelah menyatakan akan mengevaluasi sistem seleksi POP, kemarin (29/7) Nadiem mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.
Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari program tersebut lantaran menilai ada proses yang tidak transparan. Keputusan itu kemudian diikuti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Muti membenarkan adanya kunjungan Nadiem tersebut. "Silaturahmi ke PP Muhammadiyah didampingi staf khusus, Haekal," ujar dia kepada Jawa Pos kemarin. Muti juga yang menyambut bersama Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno.
Pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu, kata Muti, membicarakan berbagai kebijakan Kemendikbud. Khususnya POP. Pertama, ungkap dia, Mendikbud menyampaikan permintaan maaf terkait pro dan kontra yang ditimbulkan kebijakan tersebut. Nadiem kembali menegaskan janji untuk mengevaluasi program POP.
Muhammadiyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan permintaan maaf Nadiem. Namun, menurut Muti, pihaknya belum menentukan sikap mengenai kebijakan POP. "Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Lintang dalam waktu dekat," kata dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, mundurnya Muhammadiyah, NU, dan PGRI dari program tersebut menunjukkan adanya masalah besar dan mendasar.
Din menyarankan sebaiknya program tersebut dihentikan. "Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang terdampak pandemi Covid-19," tuturnya.
Dalam keterangan resmi Kemendikbud disebutkan, Mendikbud bersilaturahmi ke kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan ucapan selamat milad ke-111 kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang jatuh pada 8 Zulhijah 1441 Hijriah. Selain itu, dalam diskusi, Mendikbud menerima berbagai masukan mengenai pengembangan pendidikan nasional.
Terkait POP, Nadiem sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada tiga organisasi yang menyatakan mundur dari program tersebut: Muhammadiyah, NU, dan PGRI. Dia juga meminta tiga organisasi yang sudah menjadi mitra strategis pemerintah dalam dunia pendidikan itu bersedia kembali bergabung dalam POP. Sehingga bisa memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan program itu.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul," ujarnya.
Mengenai polemik keterlibatan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, Nadiem menjelaskan bahwa keduanya dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. Artinya, dua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai APBN.
Meski begitu, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan, antara lain, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD-SMP atau instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
