PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Maraknya peredaran dan pemakai narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Kabupaten Pelalawan mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan.
Di mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan diminta tegas dapat menyikapi serius soal pemberantasan narkoba di Kabupaten Pelalawan khususnya para pegawai di lingkungan pemerintahan. Bila terdapat pejabat yang terindikasi positif narkoba, tentunya harus diberikan sanksi tegas.
Demikian disampaikan Wakil Ketua II DPRD Pelalawan Faizal SE MSi kepada Riau Pos, Ahad (25/9).
Dikatakannya, dengan semakin maraknya peredaran dan penggunaan narkoba di Negeri Amanah ini, hendaknya Pemkab Pelalawan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan.
"Koordinasi dan komunikasi ini seperti memantau dan mengawasi pegawai maupun honorer termasuk pejabat eselon agar terbebas dari narkoba. Jika perlu didorong untuk melakukan tes urine agar cepat dilakukan rehab sebelum terlambat," ujarnya.
Jujur, tambahnya, semua sangat prihatin jika seorang abdi negara malah ikut-ikutan narkoba. "Padahal mereka itu seharusnya menjadi suri teladan bagi masyarakat, dan bukan malah menjadi virus yang menular bagi warga dan abdi negara lainnya," terangnya.
Diungkapkannya, jika para pegawai pemerintahan yang tersandung narkoba adalah yang bekerja di pelayanan publik, tentunya akan berdampak sangat tidak baik.
"Secara nasional, Indonesia dalam kondisi gawat darurat narkoba termasuk daerah kita ini. Belum lagi kalau ada pejabat eselon atau pegawai yang memegang jabatan disuatu instansi terlibat penggunaan narkoba, maka harus diberikan sanksi tegas seperti dinonjobkan," ujarnya.
Ditambahkan Faisal, dirinya berharap dengan kepemimpinan Bupati H Zukri dan Wakil Bupati H Nasarudin SH MH, bisa melakukan langkah-langkah kongkret dalam membrantas narkoba di kalangan pegawai dan pejabat di Pemerintahan.
"Tentunya kita sepakat tidak main-main dengan narkoba. Kalau ada pejabat positif narkobanya baiknya dinonjobkan saja. Pasalnya tenaggungjawabnya sangat besar, kalau pimpinan suatu instansi pengguna narkoba, tentu ini sangat tidak diharapkan. Saya minta Pemkab lebih serius soal memerangi narkoba ini," tutupnya.(amn)
