PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setelah melalui tahapan demi tahapan, akhirnya APBD Kota Pekanbaru 2023 disahkan di angka Rp2.699.548.066.279 oleh DPRD Pekanbaru dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/11).
Pengesahan ini diakhiri dengan penandatanganan draf APBD 2023 oleh empat pimpinan DPRD Pekanbaru yaitu Ketua Muhammad Sabarudi ST serta tiga wakil ketua Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE, dan Ir Nofrizal MM). Juga oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP yang didampingi Pj Sekko Indra Pomi Nasution ST MSi serta para asisten.
"Untuk APBD 2023 sudah diketuk palu Rp2,699 triliun. Ada program prioritas dan diharapkan juga dapat menjaga inflasi kita,’’ kata Pj Wako Muflihun usai rapat paripurna.
Disampaikannya, dari laporan Banggar DPRD Kota Pekanbaru yang dibacakan oleh anggota Banggar Roni Pasla, secara umum mengenai APBD 2023 sebesar Rp2.699.548.066.279 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2.699.548.066.279 yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Dan untuk belanja daerah sebesar Rp2.679.548.066.279 yang digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Dari pengesahan APBD ini, Ketua DPRD Pekanbaru Sabarudi yang memimpin rapat paripurna mengatakan, Pemko Pekanbaru harus dapat mengalokasikan anggaran guna penanganan kondisi pascapandemi Covid-19 dengan prioritas kegiatan, penanganan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, terutama menjaga agar ketahanan pangan, dunia usaha dan usaha kecil menengah di Kota Pekanbaru tetap hidup dan berjalan.
Sabarudi juga berharap pemko dapat meningkatkan kegiatan pembangunan, yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dengan tetap mengacu kepada skala prioritas dan isu strategis yang berkembang di masyarakat. "Salah satunya dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dewan," ujar politisi PKS ini.
Sementara Pj Wako Muflihun, skala prioritas itu ada di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. "Dan juga janji saya yaitu soal perbaikan jalan berlubang, penanganan sampah yang kompreensif dan juga soal penanggulangan banjir. Ini juga menjadi prioritas untuk di eksekusi tahun depan," tutur Muflihun.
Disampaikan Pj Wako juga, selain itu, hasil reses dewan, dan juga pokok-pokok pikiran DPRD pun masuk kedalam skala prioritas untuk di realisasikan. "Yang mana kami sudah bersepakat, bahwa hasil reses ini bisa bersinergi bersama pemko," tambahnya.
Kepada kepala-kepala OPD, Pj Wako juga memberikan instruksi agar dapat bijak dalam menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. "Semua OPD di 2023 nanti agar lebih bijak menggunakan anggaran, termasuk juga mengenai pencairan anggarannya. Harus ada skala prioritas, kita khawatir, sesuai dengan masukan dari DPRD, kita tidak mau ada lagi tunda bayar tahun depan," sebutnya.
Ditegaskan Uun, panggilan akrabnya, dirinya akan lakukan evaluasi setiap bulan terhadap seluruh OPD, baik itu pekerjaan fisik dan juga keuangannya. "Ini tentu untuk monitoring anggaran dan pekerjaan di setiap OPD agar lebih baik tentunya," tegasnya.(yls)
Laporan AGUSTIAR, Kota
